Jumat, 19 Jan 2018
radartulungagung
Trenggalek

Dua Tersangka Raskin Desa Ngrencak Ditahan

Kamis, 21 Jul 2016 11:18

Dua Tersangka Raskin Desa Ngrencak Ditahan

TAHAP 2 PENYIDIKAN: Salah satu tersangka memasuki mobil tahanan Kejari Trenggalek. (DHARAKA R. PERDANA/RADAR TRENGGALEK )

TRENGGALEK – Kades Ngrencak, Kecamatan Panggul Djanimin dan Supardi, ketua panitia pembagian raskin kemarin (20/7) harus merasakan dinginnya lantai penjara.

Pria yang menjadi tersangka dugaan penyelewengan raskin antara 2010-2013 yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,7 miliar itu ditahan dalam rentang waktu 20 hari ke depan.

Kendati demikian, pihak penasihat hukum tersangka tetap berupaya melakukan penangguhan penahanan.

Kajari Trenggalek Rudy Hidayat melalui Kasi Pidsus Muhammad Adri Kahamuddin kepada koran ini mengatakan, hari ini (kemarin) pihaknya memang telah melakukan tahap kedua proses penyidikan kasus yang menjadi pelimpahan dari Polres Trenggalek itu. Dimana kedua tersangka ditahan dalam waktu dua hari ke depan di Rutan Kelas IIB Trenggalek. 

“Kedua hari ini mulai ditahan untuk mempermudah proses penyidikan,” jelasnya.

Adri-sapaan akrabnya menambahkan, penahanan ini berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Hanya saja tetap ada potensi perpanjangan jika dibutuhkan. Jika tidak, berkasnya bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan.

“Kita lihat nanti seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu penasihat hukum (PH) kedua tersangka Puji Handi mengatakan, kliennya tersebut memang sudah ditahan kejaksaan selama 20 hari ke depan.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengajukan penangguhan penahanan dan berharap dikabulkan.

Kami pun masih akan memberi tahu pihak keluarga mengenai hal ini,” jelasnya saat ditemui di tempat terpisah.

Puji-sapaan akrabnya melanjutkan, fenomena kasus ini sepengetahuannya memang baru pertama kali terjadi di Trenggalek. Sehingga dia berharap ini bisa menjadi peringatan bagi desa-desa lain karena proses pembagian rata justru bisa menyeret ke meja hijau.

Apalagi pada kasus yang ditanganinya ini justru menunjukkan kerugian yang besar sesuai audit BPKP yang mencapai Rp 1,7 miliar.

“Padahal ini dibagi rata. Ternyata negara justru memandang ini merupakan salah satu tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Mencuplik keterangan dari Supardi, salah satu kliennya, pria berkumis ini mengaku heran kenapa yang dipermasalahkan justru antara 2010 hingga 2013. Padahal kliennya tersebut sudah menjadi ketua panitia sejak 1998 silam.

“Pihak kejaksaan pun meminta kepolisian untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Puji Handi pun meyakini jika kedua kliennya tersebut tidak bersalah. Karena di benak mereka berdua tidak ada niat melakukan tindak pidana korupsi karena yang bersangkutan terhitung awam.

Apalagi proses pembagian ini juga didukung semua kalangan tanpa terkecuali. Sehingga dia menduga kasus ini bermula dari sebuah konflik.

“Ini juga bisa jadi bahan peringatan bagi para pejabat untuk selalu bertindak tegas. Kendati demikian, secara pribadi kami dari PH tersangka akan mempersiapkan untuk proses persidangan,” tandasnya.

Sekadar mengingatkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya laporan dugaan penyelewengan raskin di desa setempat. Peristiwa ini terjadi antara 2010-2013 dimana saat itu ada alokasi raskin untuk 577 KK.

Dari alokasi tersebut seharusnya bisa dibagi rata untuk semua penerima tanpa ada sisa. Namun kenyataannya, setelah dibagi rata justru muncul sisa beras yang dianggap tidak wajar. Apalagi setiap tahun selama tiga selalu terjadi hal yang sama.

Oleh oknum warga setempat, beras sisa tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 5 ribu per kilogram. Dari situ mereka mendapat hasil penjualan mencapai Rp 22 juta yang sudah dibagi oleh oknum tersebut, yakni JM dan SP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.(rka/tri)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia