Kamis, 26 Apr 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya
Pemkot Ketat Awasi dan Evaluasi Pemohon

Tak Penuhi Syarat, Tapi Maksa Dapat Surat Ijo

Senin, 16 Apr 2018 13:33 | editor : Abdul Rozack

MINTA DIBANTU: Pejuang surat ijo melakukan hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (15/11).

MINTA DIBANTU: Pejuang surat ijo melakukan hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (15/11). (dok)

SURABAYA - Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya akan terus mengawasi dan mengevaluasi terkait permohonan warga yang ingin memiliki tanah surat ijo. Banyaknya keinginan warga untuk memiliki tanah surat ijo masih terkendala karena tidak sesuai dengan aturan.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengungkapkan, banyaknya permohonan tanah surat ijo terkendala sejumlah syarat. Pemkot tidak akan lunak terhadap permintaan warga yang menginginkan tanah surat ijo. “Beberapa waktu lalu saya tolak 20 permohonan karena syaratnya tidak sesuai,” katanya, Minggu (15/4).

Syarat tersebut di antaranya menempati tanah surat ijo itu kurang dari 20 tahun dan warga Surabaya. Selain itu, luasan tanah tidak lebih dari 250 meter persegi. Kenyataannya banyak warga yang tidak memenuhi aturan tersebut namun ngeyel (memaksa, Red) meminta tanah surat ijo tersebut.

Namun, di sisi lain banyak juga warga yang sudah sesuai dengan aturan bisa mendapatkan hak kepemilikan lahan surat ijo tersebut. Di antaranya wilayah Gubeng, Petak dan Dukuh Kupang sudah ada beberapa yang  dikabulkan. 

“Karena mereka sudah sesuai dengan ketentuan, sekitar 200 warga,” jelasnya.

Menurutnya, kepindahan pemilikan tersebut juga harus melalui persetujuan dari DPRD Surabaya. Setelah melalui persetujuan dari wali kota, maka keputusan terakhir ada di tangan DPRD Surabaya. “Kita sesuai aturan karena tidak ingin ada kesalahan di kemudian hari,” ujarnya.

Nantinya, warga yang menempati tanah surat ijo itu harus membayar retribusi ke Pemkot Surabaya. Itu sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Bagi warga yang ingin memiliki tanah surat ijo sebagai hak milik, tidak gratis. Mereka harus mengganti tanah tersebut berdasarkan hasil dari tim appraisal.

Berdasarkan data tahun 2016, dari 46.811 titik surat ijo yang ada terdapat 2.502 titik yang dilepas ke warga.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, masalah surat ijo memang masih menjadi polemik di Surabaya hingga saat ini. Karena itu, warga diharapkan tetap bersabar dengan masalah tanah yang masih menjadi surat ijo. “Kami terus mengawal terkait kepemilikan surat ijo,” pungkasnya. (vga/nur)

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia