Senin, 23 Apr 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Jawa Timur Kesulitan Atur Perang Tarif di Ojek Online

Kamis, 12 Apr 2018 10:44 | editor : Abdul Rozack

Perang Tarif Ojek Online

Perang Tarif Ojek Online (ilustrasi)

Gubernur Jatim Soekarwo mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menguasai aplikasi. Tidak hanya pemprov saja, keluhan tersebut juga terjadi pada kementrian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo). Hal itu yang memicu pemerintah tidak bisa masuk untuk mengatur secara rinci mengenai perusahaan aplikasi ojek online.

"Di dunia yang punya (akses aplikasi) hanya Tiongkok. Karena tidak mau bekerjasama, dia buat sendiri. Dia protek itu, sehingga di Tiongkok tidak ada (aplikasi luar). Sementara, kita negara yang sudah membuka diri, sudah menandatangani perjanjian internasional ASEAN, dan sebagainya. Jadi itu yang jadi beban kita," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, kemarin.

Kendati demikian, lanjut Pakde Karwo, Presiden Joko Widodo sudah meminta kepada seluruh menteri terkait agar dilakukan pengaturan. Terutama terhadap ojek online. "Kan Pak Presiden sudah minta menteri-menterinya juga sudah dikumpulkan agar dilakukan pengaturan," jelasnya.

Untuk saat ini, menurut gubernur kelahiran Madiun itu, perusahaan aplikasi menyelesaikan masalahnya dengan pengemudi. Bagaimana agar ada jalan tengah di antara keduanya. Sehingga bisa saling menguntungkan dan tidak ada anggapan terlalu tinggi mengambil untung.

Sementara, mengenai rencana pembuatan peraturan gubernur tentang ojek online, diakuinya terus berjalan. Hanya saja, muatannya nanti hanya mengatur tentang kuota, cek kendaraan, dan mengantongi SIM. Namun, tidak sampai pengaturan pada aplikasi. "Itu tentang kuota, dia harus cek kendaraan. Bukan tidak sampai aplikasi," tandasnya. (bae/hen)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia