Rabu, 25 Apr 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

YTFSS Siap Ambil Alih KBS

Jumat, 23 Mar 2018 13:52 | editor : Wijayanto

FEEDING TIME: Pengunjung memberi makan satwa Jerapah di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Saat ini warga masih menjadikan KBS tempat favorit untuk berlibur bersama keluarga.

FEEDING TIME: Pengunjung memberi makan satwa Jerapah di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Saat ini warga masih menjadikan KBS tempat favorit untuk berlibur bersama keluarga. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berharap pengelolaan terkait lembaga konservasi yang dimenangkan yayasan melalui putusan kasasi diharapkan segera ditindaklanjuti. Yayasan juga siap mengambil alih pengelolaan hewan dan operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Wakil Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya Jatmiko mengatakan, pihak yayasan sampai saat ini belum menerima hasil salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, jika gugatan tersebut dimenangkan oleh yayasan maka pengelolaan lembaga konservasi tersebut seharusnya dikembalikan ke yayasan. 
"Kan awalnya menjadi milik yayasan sebagai pengelola," katanya saat dikonfirmasi Radar Surabaya.
Dia mengungkapkan, pengambilan alih pengelolaan KBS oleh Pemkot Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) telah dilakukan hingga beberapa tahun. Melalui hasil gugatan di tingkat lembaga hukum tertinggi tersebut maka pihak yayasan telah memiliki wewenang untuk mengelola kembali.
"Awalnya kewenangan kita dicabut oleh Kementrian Kehutanan yang kemudian diambil alih pemkot," terangnya.
Menurutnya, yayasan memiliki keinginan dan target untuk kembali mengelola KBS. Keseriusan pihak yayasan sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu hingga terbentur pencabutan izin lembaga konservasi oleh Kementrian Kehutanan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi mengatakan, pengelolaan KBS harus dicarikan jalan keluar. Masalah hukum di KBS harus mendapatkan monitoring agar pengelolaan KBS tidak terbengkalai. "Juga masalah hukumnya sudah final maka bagaimana caranya memikirkan agar KBS bisa berkembang lagi," ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan oleh yayasan maupun pemkot diharapkan bisa meningkatkan jumlah pengunjung di KBS. Pengoperasionalan KBS juga harus melihat kondisi dari binatang maupun infrastruktur yang ada. "Kami di dewan hanya ingin yang terbaik karena KBS jadi ikon Surabaya," ucap politisi PDI Perjuangan ini
Seperti diketahui, nasib pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Putusan Kasasi Nomor 433 K/TUN/LH/2017 tertanggal 15 Desember 2017 dari Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya membuat Pemkot harus gigit jari. (vga/rud)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia