Senin, 23 Apr 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Dewan Sepakat Dukung Hak Konstitusional

Kamis, 22 Mar 2018 02:45 | editor : Lambertus Hurek

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan memimpin hearing bersama mahasiswa.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan memimpin hearing bersama mahasiswa. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Somasi (Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo) kembali mendatangi gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (21/3). Para mahasiswa ini tetap mendesak DPRD Sidoarjo menandatangani kesepakatan untuk menolak UU MD3.

Ada tujuh poin yang diajukan para mahasiswa ini untuk ditandatangani DPRD Sidoarjo. Salah satunya yang nomor 7 adalah menjamin jalannya demokrasi di Kabupaten Sidoarjo. “Kalau untuk yang nomor tujuh ini saya berani tanda tangan. Karena sudah kewajiban kami untuk menjamin demokrasi,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan dalam diskusi tersebut.

Namun untuk poin lainnya, Sullamul belum berani teken. “Poin yang lainnya belum bisa. Karena harus dibaca dulu secara cermat dan masih butuh pemahaman lebih dalam lagi atas isi dalam surat kesepakatan itu,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Gus Wawan ini mengatakan kalau UU tidak melarang seseorang untuk mengkritik. Namun menurutnya, untuk perlu ada etika. Meski demikian, Gus Wawan menyatakan mengapresiasi semangat gerakan para mahasiswa untuk membenahi UU dan bertujuan memperjuangkan demokrasi yang ada di Indonesia. 

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Wisnu Pradono yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan mengkritik beda dengan menghujat. “Saya berharap untuk teman-teman mahasiswa harus menggunakan intelektualitasnya dalam menyampaikan sesuatu. Jangan emosi,” ujarnya.

Setelah melakukan diskusi panjang akhirnya Ketua DPRD Sidoarjo bersama anggota Komisi A yang hadir melakukan tanda tangan surat pernyataan sikap bersama pendukungan gerakan judicial review UU MD3. Yang isinya DPRD Sidoarjo mendukung hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat (Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo) untuk menjalankan judicial review atau menjalankan petisi atau menolak atau merevisi UU No 2 tahun 2018 (UU MD3) sebagai bentuk proses penegakan demokrasi dan keadilan di Indonesia. 

Sementara itu Ketua Somasi Zakaria Dimas mengaku sangat mengapresiasi terkait ketersediaan Ketua DPRD dalam menyambut dan berdialog bersama mahasiswa. “Selain itu juga mau menandatangani pernyataan sikap dukungan akan gerakan mahasiswa,  Meskipun prespektif dewan juga sangat berbeda dengan mahasiswa,” katanya. (mus/jee) 

(sb/nis/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia