Minggu, 22 Apr 2018
radarsurabaya
icon featured
Events Surabaya

PM 108 Jalan Tengah Melindungi Kepentingan Publik dan Angkutan Umum

Senin, 19 Mar 2018 06:17 | editor : Wijayanto

TERTIB; Penegakan hukum terhadap para pengemudi taksi online dilakukan dengan cara persuasif.

TERTIB; Penegakan hukum terhadap para pengemudi taksi online dilakukan dengan cara persuasif. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Surabaya - Meski mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108/2017 adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan umum secara keseluruhan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT, kemarin (18/3).

"Artinya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan dari PM No. 26/2017 itu adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan online, angkutan konvensional, dan yang lebih utama menjamin kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan dengan kendaraan yang laik jalan dan pengemudi yang memiliki kompetensi," katanya.

PM 108 yang berlaku mulai 1 November 2017 lalu memberi waktu selama tiga bulan bagi angkutan online khususnya para driver untuk mengurus perizinan. Bahkan PM 108 mengamanatkan bahwa mulai 1 Februari 2018 sudah bisa dilaksanakan penegakan hukum bagi angkutan khususnya sewa khusus/online yang melanggar.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di lapangan khususnya menyikapi berbagai aksi yang marak belakangan, maka Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi memutuskan untuk menghentikan sementara penindakan terhadap angkutan sewa khusus yang tidak memenuhi ketentuan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan. Di antaranya kendaraan angkutan online yang mengurus izin sampai tuntas masih relatif kecil. Untuk mendorong pemenuhan perizinan ini, Dinas Perhubungan Jatim bekerja sama dengan pihak kepolisian memberikan uji kir gratis dan subsidi pengurusan SIM A Umum untuk pengemudi (driver) taksi online.

Selain itu, Kemenkominfo sebagai instansi yang berwenang belum mengeluarkan kebijakan terkait sanksi hukum atas “pelanggaran” yang dilakukan oleh aplikator angkutan onlne yang masih terus menerima pengemudi baru. Padahal, hal ini membuat ketidakseimbangan antara supply and demand (jumlah kendaraan angkutan online dengan jumlah penumpang).

Selain itu, hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi angkutan online belum diatur dengan tegas oleh Kementerian Tenga Kerja. Hal ini potensial menimbulkan perdebatan dalam pemenuhan hak-hak pengemudi online oleh perusahaan aplikasi yang memiliki status sebagai mitra kerja.

Untuk membahas hal ini, Senin 19 Maret 2018 digelar diskusi publik yang mengambil tema "Mencari Titik Tengah Keberadaan Angkutan Online Pasca-Pemberlakuan PM No 108/2017." Diskusi hasil kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim dan Radar Surabaya ini untuk mengakomodir semua pendapat dari para stakeholders. Tujuannya guna mencari solusi sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh kemenhub, kemenkominfo, dan kemenaker.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada taksi online selama satu bulan sebelum menerapkan sanksi sesuai amanat dari PM 108. Setidaknya, kata dia, kementerian memberikan batasan hingga April mendatang sebelum menerapkan sanksi bagi kendaraan taksi online yang belum melengkapi persyaratan.

Adapun beberapa persyaratan untuk bisa mengantongi izin taksi online di antaranya, pengemudi harus memiliki SIM A, kendaraan harus diuji kir, serta harus memiliki badan hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, maka izin operasi taksi online pun akan didapat. (bae/jay)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia