Sabtu, 24 Feb 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya
Akan Bawa ke Kongres Konsumen di Bali

Diparkir Penuhi Jalan Pahlawan, Driver Online Tolak Permenhub 108/2017

Rabu, 14 Feb 2018 22:43 | editor : Abdul Rozack

AKSI DAMAI: Para driver taksi online memarkir mobilnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Rabu (14/2). Foto atas, Korlap Perhimpunan

AKSI DAMAI: Para driver taksi online memarkir mobilnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Rabu (14/2). Foto atas, Korlap Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Herry Bimantara berorasi soal tuntutan pencabutan Permenhub Nomor 108 Tah (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Para driver taksi online terus menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Umum Khusus. Kali ini Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) berencana membawa persoalan ini ke Kongres Internasional ISO Copolco (International Standart Organization Consumer Policy Committee) ke-40 yang akan digelar bulan Mei di Bali.

Baehaqi Almutoif-Wartawan Radar Surabaya

Mereka menggelar unjuk rasa damai di depan kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan, Rabu (14/2). Mobil mereka dipenuhi dengan poster dan diparkir memenuhi Jalan Pahlawan.

Koordinator Lapangan PDOI Herry Bimantara mengatakan, besar harapannya dalam kongres perlindungan konsumen untuk layanan online bisa memutuskan regulasi yang tepat. Sehingga keputusan itu nantinya jelas dan kuat dalam melakukan perlindungan konsumen di Indonesia. 

“Kami sudah dapat surat jaminan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang isinya agar Kemenhub menunda sanksi tilang pada driver online. Jadi tidak ada penilangan,” ujar Herry, Rabu (14/2). 

Disebutkannya, kongres tersebut akan digelar pada Mei mendatang. Sembari menunggunya, para driver online telah mendapat perlindungan dan jaminan dari LPKNI. Tujuannya untuk menunda penerapan sanksi tilang bagi driver online yang belum mematuhi Permenhub 108 Tahun 2017. 

Perlu diketahui, ada lima poin penting Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang ditolak karena memberatkan driver yakni tolak uji kir, SIM A umum, tolak penempelan stiker, dan menolak STNK atas nama badan hukum (koperasi). “Kami ini mitra dan juga pengguna aplikasi, jadi wajib dilindungi. Kita bukan kacungnya aplikator," ungkapnya. (*/no)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia