Sabtu, 24 Feb 2018
radarsurabaya
icon featured
Lifestyle Surabaya

Isu Inklusif Disabilitas, Kaum Disabilitas Punya Hak Berprofesi

Rabu, 14 Feb 2018 20:56 | editor : Abdul Rozack

BERHAK: Program Local Media Orientation For Journalists, yang di selenggarakan Ayo Inklusif

BERHAK: Program Local Media Orientation For Journalists, yang di selenggarakan Ayo Inklusif (Ginanjar Elyas Saputra/Radar Surabaya)

SURABAYA–Orang dengan kebutuhan khusus atau difabel memiliki hak yang sama dengan orang normal, termasuk dalam hal lapangan pekerjaan. Harusnya mereka diberi kesempatan untuk menunjukkan potensinya. Itulah salah satu yang diangkat dalam program Local Media Orientation For Journalists, yang di selenggarakan Ayo Inklusif. Program itu mengajak wartawan atau jurnalis saling berdiskusi mengenai isu inklusif disabilitas dalam perspektif jurnalistik. Terdapat tiga point pembahasan, yaitu prisnsip-prinsip inklusi dalam pemberitaan, teknik penulisan berita yang sensitif mengenai disabilitas, selain itu perspektif inklusi dan disabilitas dalam konteks media.

Rohman Budijanto Project Director Ayo Inklusif mengatakan, bahwa kaum disabilitas ini mempunyai hak untuk bekerja dan membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka bisa bersaing dengan orang non difabel. “Kaum disabilitas pun seharusnya juga bisa menjadi calon kepala daerah maupun legislatif, hingga menjadi seorang jurnalis pun juga bisa,” terangnya, Selasa (13/2).

Seperti halnya Fira Fitria salah satu peserta Ayo Inklusif penyandang disabilitas Cerebral Palsy, ia satu-satunya peserta difabel yang mengikuti pelatihan Local Media Orientation For Journalists. Wanita  kelahiran 1987 ini juga berprofesi sebagai wartawan kontributor di salah satu media di Yogyakarta. Keterbatasan fisik tidak membuatnya putus asa dan mencoba hal baru sebagai seorang jurnalis.

“Saya senang bisa menulis berita, bertemu dengan orang baru dan mewawancarai narasumber. Saya tidak menyangka kalau saya juga bisa berprofesi sebagai jurnalis, sangat bersyukur.” Kata Fira, lulusan sarjana ekonomi di STIE Muhammadiyah Tuban ini.

Pemerintah saat ini juga akan memberi fasilitas lapangan pekerjaan di berbagai perusahaan BUMN sebanayak 2 persen, dan perusahaan swasta 1 persen. “Jadi kepala daerah karena low vision atau buta warna kenapa tidak, kan itu ada alatnya untuk bantu baca.” Imbuh Rohman. (gin/nur)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia