Sabtu, 24 Feb 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Masa Kampanye Pilgub Jatim Dimulai 15 Februari Hingga 23 Juni

Rabu, 14 Feb 2018 22:00 | editor : Abdul Rozack

NOMOR URUT: Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno mendapatkan nomor urut dua, sedangkan Khofifah Indar Parawansa

NOMOR URUT: Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno mendapatkan nomor urut dua, sedangkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan nomor urut satu, dalam rapat pleno terbuka KPUD Jatim di Hotel Mercure Suraba (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Nomor urut cagub-cawagub Jatim yang sudah diterima oleh masing-masing paslon menjadikan genderang kampanye segera dimulai. Masa kampanye yang akan dilakukan mulai 15 Februari hingga 23 Juni tersebut juga akan diawasi oleh KPU maupun Bawaslu Jatim.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, selama sekitar lima bulan kampanye KPU telah menentukan jumlah batas atas dengan nilai Rp 494 miliar. Nilai tersebut menentukan batas anggaran yang akan digunakan selama kampanye. "Sebelum H-1 masa kampanye, masing-masing paslon harus sudah menyerahkan dana rekening kampanye," katanya.

Dia mengungkapkan, berbagai bentuk kampanye telah ditentukan. Mulai dari pertemuan terbatas hingga kampanye dengan model lainnya. Apapun bentuknya tim pemenangan harus melaporkan setiap kegiatan. "Kampanye bentuknya harus jelas dan dilaporkan dengan tepat dan transparan," terangnya.

Dia mengungkapkan, kesepakatan nilai anggaran kampanye harus ditaati. Dikarenakan adanya tarik ulur nilai anggaran kampanye sudah menjadi kesepakatan bersama yang tidak bisa dilanggar. "Jangan sampai ada anggaran yang nilainya melebihi kesepakatan," terangnya.

Pada 18 Februari nanti, KPU juga akan menyelenggarakan deklarasi damai masing-masing paslon. Hal itu dilakukan agar Jatim tetap adem dan tentram.

Ketua Bawaslu Jatim M Amin mengatakan, bawaslu akan mengawasi segala bentuk kegiatan masing-masing paslon. Hal tersebut sebagai upaya minimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan paslon. "Di manapun berada saat kampanye harus melalui prosedur yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, anggaran kampanye yang sudah disepakati juga harus dilaksanakan dengan baik. Bawaslu juga akan mencermati setiap penggunaan anggaran agar tidak ada anggaran yang digunakan kampanye yang nilainya melebihi. "Semua paslon harus menaati aturan untuk pilkada lebih aman dan bermartabat," ujarnya. (vga/no)

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia