Jumat, 23 Feb 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Sering Banjir, Warga GKB Luruk Dewan

Selasa, 13 Feb 2018 09:15 | editor : Aries Wahyudianto

Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widiana saat memimpin rapat dengan warga GKB, kemarin.

WADUL : Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widiana saat memimpin rapat dengan warga GKB, kemarin. (Yudhi/Radar Gresik)

KOTA –  Warga di Jalan Pati Perumahan GKB Gresik mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Gresik. Mereka mengeluhkan pemukimannya yang menjadi langganan banjir. Selama 13 tahun, kawasan GKB sering banjir dan pihak pengembang PT Bumi Lingga Pertiwi belum melakukan upaya pencegahan. Mereka mendesak agar anggota dewan bisa mencarikan solusi terkait banjir tersebut.

Kedatangan warga ditemui Komisi III DPRD Kabupaten Gresik. Selain itu, dewan juga memanggil seluruh pemangku jabatan. Mulai dari Dinas PU, perwakilan kecamatan, Kepala Desa Yosowilangun serta PT Bumi Lingga Pertiwi selaku pengembang perumahan tersebut.

Busron Wahyono, salah satu warga mengatakan kedatangannya ke dewan ini untuk mengadukan persoalan banjir yang terus melanda. "Rumah kami selalu banjir setiapkali hujan banjir selalu terjadi, ujarnya.

Hal senada disampaikan Erik Muzakir. Ia mengatakan banjir sudah ada sejak dirinya pertama kali menempati rumah tersebut 13 tahun yang lalu. Sehingga, pihaknya meminta ada solusi. "Sejak saya menempati rumah banjir sering terjadi setiap hujan datang," ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa (Kades) Yosowilangun Iriana Yudhaningsih mengatakan untuk Jalan Pati ini memang lebih rendah dibandingkan saluran air. Sehingga, kalau hujan air tidak masuk ke dalam saluran tetapi menggenangi rumah di sepanjang jalan tersebut. "Sedangkan untuk saluran besar saat ini kondisinya sangat kotor. Jadi kami minta bantuannya pemerintah kabupaten," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Gunawan Setiaji mengatakan pihaknya sudah mengkaji persoalan banjir di perumahan GKB. Ada beberapa titik saluran yang kondisinya kurang lebar. "Sehingga perlu dilakukan normalisasi terhadap saluran air agar banjir bisa diminimalisir," ujarnya.

Dikatakan, yang menjadi persoalan saat ini adalah saluran tersebut belum diserahkan pengembang kepada pemerintah. Sehingga, pihaknya tidak bisa melalukan perbaikan. "Kami akan lakukan koordinasi dengan pengembang agar segera diserahkan. Saat ini baik PU maupun Perkim ada anggarannya," kata dia.

Di tempat yang sama, Hadi Sutrisno Perwakilan BLP Gresik mengakui memang belum diserahkan kepada pemerintah. Saat ini masih dalam proses penyerahan. "Saat ini masih dalam proses. Yang pasti kami siap membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Gresik Markasim Halim Widianto mengatakan PU jangan memberikan iming-iming kepada warga bisa membangun. Kalau memang itu masih kewenang BLP sampaikan saja. "Percuma PU sampaikan desain seperti kalau tidao bisa membangun," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III Asroim Widiana. Pihaknya meminta BLP segera memperbaiki. Pihaknya meminta PU jangan menerima fasum yang tidak beres seperti ini. "BLP harus memperbaiki karena ini tugas anda bukan pemerintah," imbuhnya. (rof/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia