Selasa, 23 Jan 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

2017 Terjadi 21.631 Kasus, Jatim Darurat Kecelakaan Kerja

Jumat, 12 Jan 2018 08:23 | editor : Abdul Rozack

SAFETY FIRST: Dengan menggunakan alat pelindung diri (APD), pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Mayjend Sungkono. Tin

SAFETY FIRST: Dengan menggunakan alat pelindung diri (APD), pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Mayjend Sungkono. Tingginya angka kecelakaan kerja di Jatim membuat Pemprov Jatim mengkampanyekan keselamatan kerja (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA-Kecelakaan kerja masih menjadi masalah serius bagi Jatim. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim menyebutkan, angkanya mencapai 21.631 kasus selama tahun 2017. Jumlah tersebut naik 200 kasus dibanding 2016. Melihat jumlah tersebut, hari ini (12/1) Pemprov Jatim pun mengadakan upacara peringakatan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

“Kami berharap dengan adanya upacara ini di Jatim dapat mengkampanyekan keselamatan ketegakerjaan. Karena angka kecelakaan kerja di jalanan cukup tinggi,” ujar Kepala Disnakertrans Jatim Setiajit, Kamis (11/1). 

Dirinya mencatat, pada tahun lalu setidaknya ada 14.552 kasus kecelakaan di tempat kerja dengan mengakibatkan cacat 768 kasus. Kemudian masih dalam proses pengobatan sebanyak 3 ribu pekerja dan meninggal 101 kasus, dengan jumlah yang telah sembuh 10 ribu orang. 

Sementara kecelakaan lalu lintas ketika berangkat kerja dan pulang kerja, totalnya ada  5.324 kasus. Dari jumlah tersebut, yang mengalami cacat 194 kasus dan menjalani pengobatan 2497 kasus. Sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 181 kasus dan dinyatakan sembuh 2.452 kasus. “kasus kecelakaan di jalan ini masuk dalam kecelakaan kerja, sebab bagaimanapun mereka tercatat berangkat kerja. Dan jumlahnya kalau melihat yang meninggal, terbanyak,” bebernya. 

Menurut Setiajit, rata-rata pekerja yang mengalami kecelakaan adalah mereka yang minim bekal kemampuannya. Setidaknya itu yang tercatat dalam statistiknya. Kemudian perusahaan yang rawan terjadi kecelakaan yakni dibidang manufaktur. 

Sebenarnya, banyaknya angka kecelakaan tidaklah dibiarkan begitu saja, 185 orang pengawas ketenagakerjaan sudah dikerahkan. Namun, diakui Setiajit bahwa jumlah tersebut masih belum ideal. Satu orang harus mengawasi 200 perusahaan, padahal idealnya satu orang cukup mengawasi 50 perusahaan. 

“Mereka ini termasuk penyidik PNS yang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan, pengujian termasuk penyidikan,” bebernya. 

Sementara itu, Sekertaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Budi Hartawan menambahkan, melihat tidak seimbangnya antara pengawas ketenagakerjaan dengan perusahaan yang ada. Maka pihak kementrian memaksimalkan kader norma ketenagakerjaan dan beberapa ahli yang ada di perusahaan. 

“Kalau sudah tahu norma apa yang dibutuhkan, kan jadi mudah,” harap Budi. 

Namun terlepas dari itu, Budi berharap, perusahaan tidak lagi melakukan kucing-kucingan dengan pemerintah. Karena, akibat kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan turut membuat rugi perusahaan. Angka kecelakaan kerja tinggi sebuah perusahaan harus kehilangan banyak karyawan. Padahal K3 ujungnya adalah produktivitas. 

“Jatim provinsi industri besar setelah Jakarta. Saya rasa Jatim cocok untuk menjadi contoh keselamatan kerja,” tandas Budi. (bae/nur) 

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia