Kamis, 14 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Direktur AMK dan Dirkeu Pelindo III Bebas

Direktur Pelindo Energi Logistik Divonis 9 Bulan

Kamis, 07 Dec 2017 16:32 | editor : Abdul Rozack

TERDAKWA: Perkara dugaan pungutan liar (pungli) Dwelling time di Pelindo III

TERDAKWA: Perkara dugaan pungutan liar (pungli) Dwelling time di Pelindo III (MOCH KHAESAR J.U/RADAR SURABAYA)

SURABAYA-Sidang perkara dugaan pungutan liar (pungli) Dwelling time di Pelindo III, nasib para terdakwa berbeda-beda. Setelah Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto, dan istrinya, Meike Yolanda Fiancisca alias Noni divonis bebas, kini giliran terdakwa Direktur Keuangan PT Pelindo III, Rahmad Satria, dan Agusto Hutapea, Direktur PT Akara Multi Karya (AMK) juga mengalami nasib yang sama.

Nasib yang berbeda diterima oleh Direktur PT Pelindo Energi Logistik, Firdiat Firman. Terdakwa  divonis sembilan bulan 20 hari penjara oleh ketua majelis hakim, Sigit Sutriono. 

Sidang ketiganya digelar di tempat berbeda. Sidang Firdiat Firman digelar di ruang Kartika 1, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Dengan ini terdakwa atas nama Firdiat Firman divonis dengan sembilan bulan dua puluh hari penjara," ungkapnya, Rabu (6/12).

Rahmat Satria dan Augusto Hutapea yang diadili di hari yang sama, namun berbeda ruang sidang. Oleh hakim dinyatakan tidak terbukti dan bebas dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (kejari) Tanjung Perak Surabaya.

  “Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum serta mengembalikan harkat dan martabat terdakwa kekedudukan semula,” ujar ketua hakim ketua Dwi Purwadi.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai semua saksi yang dihadirkan di persidangan memberi keterangan bahwa seluruhnya tidak merasa keberatan membayar dan merasa tidak diperas oleh para terdakwa.

“Sedangkan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijeratkan penuntut umum terhadap para terdakwa tidak terbukti. Unsur memperkaya diri sendiri juga tidak terbukti,” tambah hakim.

Sebelumnya, oleh tim jaksa dari Kejari Tanjung Perak, menuntut ketiga terdakwa 2 tahun penjara serta denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas vonis ini, tim jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. “Kami langsung kasasi,” ujar Katherine Sunita, salah satu anggota tim jaksa sesaat usai sidang.

Untuk diketahui, JPU menganggap para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 jo pasal 55 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dugaan pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi dalam kurun 2014-2016. Praktik pungli itu terungkap ketika tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada November 2016 lalu.

Penangkapan pertama dilakukan terhadap Direktur PT Akara, Augusto Hutapea (berkas terpisah), yang diduga tengah melakukan pungli pada importer di Pelabuhan Tanjung Perak. 

Dari situ empat terdakwa lain ditangkap, mantan Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo,istri Djarwo, Mieke Yolanda, Direktur Keuangan PT Pelindo III, Rahmat Satria dan Direktur PT Pelindo Energi Logistik (PEL) Firdiat Firman. Saat penangkapan, petugas menyita barang bukti diduga hasil pungli sebesar Rp1,5 miliar. (sar/no)

(sb/sar/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia