Kamis, 14 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Ekonomi Berat, Pemkot Tak Naikkan Target Pajak 2018

Kamis, 07 Dec 2017 16:06 | editor : Wijayanto

POTENSI: Sektor perhotelan menjadi salah satu penyumbang pajak ke pemkot Surabaya.

POTENSI: Sektor perhotelan menjadi salah satu penyumbang pajak ke pemkot Surabaya. (DOK)

SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini mengaku tidak menaikkan target pendapatan pajak di sejumlah sektor. Kondisi ekonomi yang berat saat ini menjadi salah satu pertimbangan target pajak tidak dinaikkan.

Wali kota perempuan pertama ini mengungkapkan, pendapatan pajak menjadi salah satu faktor pendapatan untuk pembangunan Surabaya. Namun demikian, target pendapatan pajak senilai Rp 3,5 triliun pada 2017 ini hanya beberapa sektor yang belum terpenuhi.

“Tidak kita naikkan saja ada yang beberapa sudah melampaui target,” katanya.

Menurutnya, pada 2018 target pajak tidak terlalu muluk. Target peningkatan pajak hanya diberikan oleh DPRD Surabaya. Di sisi lain, dirinya hanya ingin realisasi pada 2017 bisa terpenuhi dengan baik.

“Minimal sama dengan 2017 karena kondisi ekonomi juga masih belum bisa stabil,” katanya.

Mantan Kepala Bappeko ini menambahkan, target pajak yang besar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya mencapai Rp 980 miliar. Pencapaian yang melebihi 100 persen tersebut dikarenakan sistem yang sudah berjalan.

“Kita tidak targetkan tapi ya bisa naik karena kita sudah sejalan untuk bisa meraih pajak dengan sistem yang benar,” jelasnya. 

Wali kota dua periode ini menegaskan, dirinya juga telah mewanti-wanti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya dan instasni terkait agar bisa bekerja maksimal. Jika ada temuan pelanggaran maupun penunggak pajak untuk tidak sungkan memberikan peringatan dan sanksi.

“Hal itu yang membuat pengusaha maupun masyarakat malu dan akhirnya bayar pajak,” terang mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.

Sementara itu, Kepala DPPK Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, target dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanahm Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun ke tahun memang dinaikkan. Target tersebut berasal dari DPRD Surabaya yang meminta ada kenaikan nilai pajak.

“Kita terus berupaya dan memaksimalkan potensi pajak yang ada,” katanya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi mengatakan, setiap tahunnya target pajak memang harus meningkat. Dikarenakan peningkatan inflasi dan nilai uang yang harus dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya.

 “Harga tanah dan bangunan terus meningkat dan masih banyak sektor yang harus digali untuk pendapatan pajak,” pungkasnya. (vga/rud) 

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia