Minggu, 17 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

Belum Lunas, Aset 22 Obligor BLBI Dikejar

Kamis, 07 Dec 2017 06:20 | editor : Abdul Rozack

Ilustrasi masalah BLBI

Ilustrasi masalah BLBI (net)

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengejar  22 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya.  Kementerian Keuangan pun saat ini mengaku tengah mencari terobosan baru demi kembalinya uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat krisis terjadi 1998 silam.

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, DJKN, Kementerian  Keuangan Suparyanto dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan Aset Negara Paska BPPN’ yang diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Kantor Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin (6/12).

Menurutnya, paska Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Lembaga penerusnya yakni PT  Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelesaikan masa tugasnya, aset-aset terkait BLBI dikelola oleh Kementerian Keuangan, khususnya oleh DJKN.

“Jadi, prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapan pun,” tegasnya.

Aset eks BPPN dan PPA yang dikelola DJKN ini meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro maupun  saham. Rekening nostro atau nostro account adalah rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank pada  bank korespondennya (depository correspondent) di luar negeri. Rekening tersebut biasanya dalam mata uang  yang berlaku di negara bank tersebut.

“Termasuk dalam aset kredit adalah PKPS, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari pada obligor, karena  itu hak tagih negara. Jadi di samping aset kredit yang berasal dari perjanjian kredit antara bank asal dengan nasabahnya, juga aset kredit yang berasal dari tagihan PKPS,” katanya.

Menurut Suparyanto, aset-aset kredit tersebut setelah besarnya diketahui secara pasti, diserahkan kepada  Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Pengelolaannya adalah kita melakukan penatausahaan, kemudian aset kredit yang telah ada dan besarnya pasti  menurut hukum setelah kita verifikasi, diserahkan dan diurus oleh PUPN,” katanya.

Khusus untuk PKPS, pada saat diserahkan ke DJKN, jumlahnya mencapai 25 obligor yang belum menyelesaikan  kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah 7 obligor yang penyelesaian kewajibannya dengan skema Akta  Pengakuan Utang (APU) dan 2 obligor MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement).

Supariyanto mengakui, terkait dengan SKL yang sekarang dipermasalahkan kembali oleh pemegak hukum, pada  prinsipnya memang merupakan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, ada inpres No 8/2002 terkait dengan  penyelesaian kewajiban pemegang saham ini yang memang secara prosedural sudah dilakukan.

“Pengeluaran surat lunas sudah melalui prosedur tadi, di mana untuk SKLnya BDNI misalnya, itu skemanya  adalah MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement) di mana antara kewajiban obligor itu dibayar dengan  sejumlah aset milik obligor yang diserahkan,” ucapnya.

Menurut Piter, hingga saat ini informasi terkini mengenai penyelesaian kasus BLBI sendiri jarang disampaikan  oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat pun tidak mengetahui perkembangan kasus kucuran dana triliunan  rupiah demi menyelamatkan perbankan saat krisis terjadi pada 1998 silam. Ia menilai, pembaruan informasi  mengenai upaya yang sudah dilakukan pemerintah pun perlu dilakukan.

“Pemberian informasi itu dinilai sebagai bentuk kepastian hukum,” katanya.

Hingga kini, pengembalian atas aset eks BPPN dan eks PPA telah mencapai Rp7,7 triliun. Rinciannya, pada 2007,  pengembalian aset mencapai Rp228,5 miliar. Di tahun berikutnya, pengembalian melonjak menjadi Rp1,55  triliun. Lalu kembali turun menjadi Rp 273,79 miliar pada 2009.

Selanjutnya, pengembaliannya sebesar Rp561,29 miliar pada 2010, Rp1,04 triliun pada 2011, Rp1,13 triliun  pada 2012, dan Rp1,44 triliun pada 2013. Pengembalian pada 2014 hingga 2016 secara berturut-turut adalah  Rp539,99 miliar, Rp363,2 miliar dan Rp550,23 miliar.

“Tiap tahun akan semakin turun seiring jumlah aset yang semakin sedikit dan perlu adanya perubahan  paradigma untuk mendapatkan pendapatan negara dari aset dan bukan menjualnya,” kata Suparyanto.(anm/jpnn/hen)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia