Minggu, 17 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Sistem Parkir Diputuskan Awal Tahun

Kamis, 07 Dec 2017 06:25 | editor : Lambertus Hurek

Salah satu kawasan parkir berlangganan.

Salah satu kawasan parkir berlangganan. (satria nugraha/radar sidoarjo)

Parkir berlangganan rupanya masih menjadi polemik. Meski pendapatan dari parkir berlangganan ini dimasukkan dalam APBD 2018 yang digedok 30 November lalu, ada kemungkinan sistem parkir ini tidak dipakai. Sebab, beberapa fraksi di DPRD Sidoarjo menolak sistem parkir tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan untuk pembahasan parkir berlangganan sangat alot. Beberapa fraksi menginginkan parkir berlangganan dihapus, sementara fraksi lain memilih tidak bersikap. 

Karena belum ada titik temu, akhirnya sektor pendapatannya tetap dimasukkan dalam APBD 2018. Namun DPRD Sidoarjo akan mengkaji kembali keputusan ini. “Kemungkinan awal tahun nanti baru ada hasil tetap, apakah tetap menggunakan parkir berlangganan atau tidak,” katanya.

Ia menuturkan, parkir berlangganan ini memang sudah tercantum dalam salah satu pendapatan daerah tahun depan. Meski begitu, lanjutnya, sistem parkir itu bisa dihentikan pada pertengahan tahun anggaran 2018 dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti. 

“Kajian terus kami lakukan karena jika menghapus parkir berlangganan berarti kami juga akan mencabut perdanya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Asrofi membenarkan alotnya pembahasan parkir berlangganan ini. Ia menilai beberapa opsi memang sudah disiapkan untuk menggunakan cara lain dalam memaksimalkan pemasukan daerah melalui parkir ini. “Kami masih lakukan pengkajian terlebih dulu. Kalau memang menghapus parkir berlangganan, maka harus ada cara yang lain untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan dengan memakai parkir berlangganan, pendapatan dari parkir sudah bisa diketahui. Namun, kelemahannya adalah masih banyaknya petugas atau juru parkir yang masih memungut retribusi dari para pengendara. Padahal masyarakat sudah membayar parkir berlangganan. 

“Kami memang memberlakukan parkir di tempat tertentu namun pungutan tetap saja ada. Bahkan satgas juga sudah kami bentuk tapi oknum nakal masih banyak,” jelasnya.

Ia mengatakan, kemungkinan opsi lain menggunakan sistem setoran dari para petugas parkir. Dari kajian sementara, untuk di wilayah Sidoarjo jika menggunakan sistem setoran bisa meraup hingga Rp 5 miliar. Masalahnya, biaya operasionalnya melebihi pendapatan. 

“Biaya untuk gaji petugas dan lain-lain melebihi pendapatannya. Secepatnya awal tahun akan selesai dikaji dan baru tahu apa tetap menggunakan parkir berlangganan atau tidak,” jelasnya. (gun/jee) 

(sb/gun/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia