Minggu, 17 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Gresik

PPUU DPD RI Ajak UWKS Bahas Rancangan UU

Cari Masukan tentang Hak Atas Tanah Adat

Sabtu, 25 Nov 2017 11:22 | editor : Wijayanto

CARI SOLUSI: Wakil Ketua PPUU DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono (berdiri di podium) memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion  untuk menginventarisir materi Penyusunan RUU tentang Hak Atas  Tanah Adat dengan para akademisi Fakultas Hukum UWKS.

CARI SOLUSI: Wakil Ketua PPUU DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono (berdiri di podium) memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion untuk menginventarisir materi Penyusunan RUU tentang Hak Atas Tanah Adat dengan para akademisi Fakultas Hukum UWKS. (SUYADI/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) berkunjung ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).  Kunjungan ini dimaksudkan untuk berdiskusi dan menginventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang Undang (UU) tentang Hak Atas Tanah Adat, Kamis (23/11). Rombongan PPUU DPD RI yang berjumlah dua belas orang ini disambut langsung oleh Rektor UWKS Sri Harmadji. 

Sebelum melakukan diskusi, Wakil Ketua PPUU DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan, kunjungan ke UWKS dimaksudkan untuk mengajak kampus yang berlokasi di Dukuh Kupang ini untuk memberi kontribusi dalam penyusunan materi RUU tentang Hak Atas Tanah Adat.

Qodir mengatakan, kunjungannya ke UWKS ini untuk mendapatkan masukkan, kritik, dan  saran dari para akademisi untuk bagaimana supaya masalah-masalah yang tidak kunjung selesai ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. “Setiap masalah pasti akan bisa terselesaikan ketika kita  mau berdiskusi bersama,” jelasnya.

RUU ini, kata Godir sudah dipikirkan sejak lama  untuk memberikan solusi terhadap konsesi hukum  tanah adat. Karena seringkali tanah adat ini tidak mendapat pengakuan, sehingga hak-haknya terabaikan. Di Jatim masih banyak tanah yang tak terurus dan  tanah bersifat eigendom. “UU  mengamanatkan  tanah tidak boleh terbengkalai,” kata Qodir.

Untuk itu, Qodir mengajak UWKS untuk berkontribusi kepada  bangsa dan negara  untuk menyelesaikan kemajuan dari masalah-masalah  bangsa ini. “Semua pihak untuk berkontribusi yang kognitif bagi penyelesaian masalah pertanahan,” harap  Qodir

Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalah ini  harus dilakukan secara bersama, baik dari pemerintah pusat, daerah provinsi  maupun kota kabupaten. Langkah yang ditempuh dengan mengundang seluruh  Badan Legislatif yang ada di Indonesia untuk berdiskusi dan mencari solusi supaya tata peraturan perundang-undangan daerah tidak saling tumpang tindih. “Upaya ini  sudah mendapat respons positif,” jelas Qodir.  

“Banyak rekan-rekan Baleg di DPRD kota maupun provinsi di seluruh Indonesia ini sudah mulai ada yang melakukan  konsultasi kepada kami. Sehingga kami bisa mengarahkan yang ini tumpah tindih, yang ini tidak. Artinya amanat dari UU 11 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Perundang Undangan bisa diimplementasikan.  Selama ini hanya sebatas UU tetapi  miskin implementasi,” beber Qodir.  

Ditanya mengenai target penyelesaian dari UU ini. “Lebih cepat lebih baik. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” kata Abdul Qodir berpantun.

Sementara itu, Rektor UWKS mengatakan, pilihan tim PPUU DPD RI mengajak Fakultas Hukum UWKS untuk berdiskusi tentang  RUU tentang Hak Atas Tanah Adat, tidak salah. “FH UWKS terakrediatsi A. Tidak hanya itu UWKS menempati ranking 15 dari 330 Perguruan Tinggi Swasta  di Jawa Timur dan  urutan ke-160 dari 4.400 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta seIndonesia,” jelas Sri Harmadji. (yad/hen)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia