Selasa, 21 Nov 2017
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Permudah Pemantauan, Taksi Online Terkoneksi dengan Dishub

Selasa, 14 Nov 2017 15:45 | editor : Wijayanto

ANGKUTAN DALAM JARINGAN: Perusahaan taksi online diminta segera melakukan koneksi dengan Dirjen Perhubungan Darat agar dishub provinsi dapat melakukan pemantauan dan kontrol.

ANGKUTAN DALAM JARINGAN: Perusahaan taksi online diminta segera melakukan koneksi dengan Dirjen Perhubungan Darat agar dishub provinsi dapat melakukan pemantauan dan kontrol. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) meminta perusahaan taksi online untuk segera menaati Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Yang di dalamnya salah satu pasalnya disebutkan bahwa perusahaan aplikasi harus terkoneksi Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan dishub provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi. Dirinya berharap perusahaan aplikasi segera menghubungkan dengan dishub.

“Seperti yang tertuang dalam permenhub. Saya kira perusahaan aplikasi juga menyambut baik permenhub tersebut, yang didalamnya ada pasal bahwa aplikasinya di online-kan dengan Kemenhub,” ujar Wahid, Senin (13/11).

Dengan begitu nantinya dishub bisa memantau dan mengontrol kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi memiliki izin dari dishub. “Jadi kendaraan yang belum mendapatkan izin jangan dimasukkan dalam aplikasi,” jelasnya.

Kontrol ini nantinya yang akan menjadi bekal untuk memantau kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana Jatim memberikan 4.450 kendaraan yang diperbolehkan. Wahid juga berharap, perusahaan aplikasi ini seluruhnya memiliki cabang di provinsi. Kantor tersebut nanti yang terhubung dengan dishub provinsi. Sedangkan perusahaan aplikasi yang sifatnya di pusat, terhubung dengan Dirjen Perhubungan Darat. Sebab, dalam permenhub disebutkan, kendaraan yang operasi di dalam provinsi izin diberikan oleh provinsi. Tapi yang lintas provinsi izin diberikan Dirjen Perhubungan Darat.

“Izin yang diberikan aplikasi itu adalah kendaraan yang dapat izin dari Dirjen Perhubungan Darat,” bebernya kepada Radar Surabaya.

Hanya saja, masih menurut Wahid, hingga sekarang belum ada perusahaan aplikasi yang terkoneksi dengan Dishub Jatim. Kendati demikian, pihaknya optimistis koneksi ini nantinya akan segera dilakukan. Mengingat tidak hanya pihaknya saja yang mewajibkan hal itu. Namun juga Dirjen Perhubungan Darat dan tertuang dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Sementara itu, terkait stiker yang bakal memberikan penanda setiap trayeknya. Diungkapkan oleh Wahid, stiker tersebut terhubung dengan barcode dan bisa dicek di dishub. Ini nanti sekaligus mengantisipasi jika nantinya terjadi pemalsuan pada stiker yang rencananya berbentuk bulat tersebut.

Sebelumnya, pemasangan stiker itu sendiri termuat di pasal 27 ayat (1) dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Sesuai pasal itu, stiker berbentuk bulat berdiameter 15 sentimeter akan dipasang di kaca depan kanan atas dan kaca belakang. Adapun informasi yang harus termuat di striker itu ialah wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan disertai latar belakang logo Perhubungan. (bae/nur)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia