Sabtu, 25 Nov 2017
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Gus Ipul Diharapkan Bisa Kembalikan Pengelolaan SMA/SMK

Jika Terpilih jadi Gubernur Jatim

Selasa, 14 Nov 2017 15:05 | editor : Wijayanto

Whisnu Sakti Buana

Whisnu Sakti Buana (istimewa)

SURABAYA - DPC PDIP Surabaya siap memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuh dan Abdullah Azwar Anas. Jika terpilih nantinya Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf dapat membantu mengembalikan wewenang SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Harapan ini disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Whisnu Sakti Buana.

"Kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) ke SMA/SMK dasarnya apa?, karena Gus Ipul sudah komitmen jika menang. Goodwill yang sangat bagus, karena memang wewenangnya gubernur untuk pengalihan pengelolaan itu," ujar Whisnu Sakti Buana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/11).

Whisnu juga mengungkapkan kalau pun benar komitmen Gus Ipul seperti demikian ia menyambut baik. Menurutnya, kalau menjadi gubernur yang dibutuhkan warga Surabaya saat ini terpenting ialah dikembalikannya pengelolaan SMA/SMK dari pemprov ke pemkot.

"Kami akan kampanyekan komitmen ini sebagai salah satu yang bisa kami kampanyekan Gus Ipul-Anas di Kota Surabaya nanti. Saya yakin kami bisa beriringan terus dengan Gus Ipul-Anas," ucapnya.

Pengelolaan SMA/SMK ini sudah dikonsultasikan antara legislatif dan eksekutif Kota Surabaya langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski tidak ada kata larangan dari Kemendagri, pihak pemkot masih belum berani mengambil keputusan untuk menganggarkan bansos di APBD 2018, lantaran belum ada balasan tertulis.

Whisnu Sakti Buana yang juga wakil Wali Kota Surabaya menyampaikan kemungkinan besar bansos SMA/SMK tidak masuk dalam KUA PPAS 2018. Karena menurutnya peluang paling besar pengelolaan SMA/SMK bisa kembali ke pemkot jika benar ada pelimpahan wewenang langsung dari pemprov.

"Tergantung gubernurnya seperti apa, semua mungkin pelimpahan wewenang itu karena peraturannya ada. UU itu, kalau provinisi tidak sanggup bisa diberikan ke pemkot, tapi hanya secara parsial tidak seutuhnya bentuknya bantuan saja,” pungkasnya. (jar/rud)

(sb/jar/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia