Jumat, 24 Nov 2017
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

DPM-PTSP Pastikan Kafe Putri Cempo Ilegal

Selasa, 14 Nov 2017 12:34 | editor : Aries Wahyudianto

Satpol PP Gresik mulai mendata bangunan kafe yang tidak dilengkapi izin untuk kemudian ditertibkan.

DIDATA : Satpol PP Gresik mulai mendata bangunan kafe yang tidak dilengkapi izin untuk kemudian ditertibkan. (YUDHI/RADAR GRESIK)

KEBOMAS – Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik memastikan seluruh kafe di kawasan Putri Cempo tidak berizin. Bahkan, hingga saat ini belum satupun pengelola yang mengajukan izin ke Pemkab Gresik.

Untuk mendirikan tempat usaha kafe atau restoran, setidaknya pengelola harus memiliki izin mendirikan bangunan, izin penyelenggara hotel dan restoran serta sejumlah izin lainnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal DPM-PTSP Kabupaten Gresik Farida Haznah menegaskan, hingga saat ini belum ada satupun kafe di Putri Cempo yang yang mengajukan perizinan. "Jangankan berizin, yang baru mengurus izin mendirikan bangunan (IMB, Red) atau menyerahkan berkas saja belum ada," ujar

Menurut dia, untuk kafe di Bukit Putri Cempo tidak memerlukan Izin Peruntukan Ruang (IPR) maupun Izin Lokasi. Nanti mereka hanya mengurus izin IMB dan izin penyelenggara restoran. "Sebenarnya tidak sulit untuk perizinan kafe. Tapi kami belum menerima berkasnya sama sekali," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Satpol PP Gresik Agustin Sinaga menegaskan, dalam waktu dekat pemilik kafe akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Seesuai peraturan daerah, semua bangunan harus memiliki izin bangunan. “Apalagi, banyak bangunan kafe di dekat situs makam Putri Cempo yang belum kantongi izin mendirikan bangunan alias bodong,” ujarnya.

Dikatakan, selain tidak memiliki izin bangunan juga dipastikan tidak memiliki izin usaha. Menurutnya, jika dibiarkan begitu saja, pemerintah akan banyak dirugikan. "Lebih dari 7 warung yang belum memiliki izin, besok Kamis akan segera kami panggil untuk dimintai keterangan,” kata dia. 

Menurut dia, pemanggilan tersebut dilakukan lantaran saat didatangi di lokasi mereka tidak dapat menunjukkan surat izinnya. Jadi, dalam pemanggilan tersebut pemilik kafe diminta seluruh dokumen yang sudah dimiliki. “Tunjukkan saja apa yang sudah dimiliki dan sejauh mana progress perizinannya,” ungkapnya.

Ditambahkan, jika memang tidak mampu menunjukkan perizinannya, maka pihaknya bakal melakukan penyegelan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika memang izin keluar, maka segel bisa dibuka kembali. “Kami segel dulu sesuai perda, tapi kalau sudah selesai mengurus ya silahkan buka lagi tidak apa-apa,” imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Camat Kebomas Sutrisno mengatakan untuk kafe yang ada di Bukit Putri Cempo sudah mendapat rekomendasi dari kecamatan. Namun, kalau Satpol PP menyebutkan mereka bodong, pihaknya meminta segera dilakukan pembongkaran. “Kalau rekom sudah saya berikan. Tapi kalau ternyata belum ada IMB-nya ya silahkan dibongkar saja. Itu kewajiban Satpol PP,” tegasnya. (rof/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia