Jumat, 24 Nov 2017
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dewan Minta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran di Sisa Bulan

Selasa, 14 Nov 2017 12:00 | editor : Abdul Rozack

Grafis Serapan Anggaran OPD rendah

Grafis Serapan Anggaran OPD rendah (Grafis: Gilang)

SURABAYA- Komisi C DPRD Surabaya mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memaksimalkan sisa bulan yang ada dalam tahun ini. Pasalnya, masih banyak APBD 2017 yang belum terserap. Dalam artian, serapan yang tercatat sampai saat ini masih rendah, bahkan beberapa ada yang di bawah 50 persen.

Berdasarkan data yang telah dihimpun Radar Surabaya, sampai Oktober 2017 APBD mitra kerja Komisi C DPRD Kota Surabaya secara apple to apple persentasenya masih di bawah tahun 2016. Padahal, setiap OPD diberikan anggaran untuk mengerjakan program kegiatannya sesuai dengan alokasinya.

Anggota Komisi C Vinsensius menuturkan, penyerapan OPD mitra kerja Komisi C antara lain Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRPCKTR) baru terserap 41,6 persen,Dinas Perhubungan (Dishub) terserap 40.68 persen, lalu Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) terserap 63,8 persen. Selajutnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terserap 66,7 persen dan Dinas PU Bina Marga dan Pamatusan (DPUBMP) terserap 41,4 persen. 

Untuk DPRPCKTR PAK APBD 2017 sebesar Rp 903,5 miliar dan baru terserap Rp 37,6 miliar. Jika dipersentase hanya terserap 41,6 persen. Padahal pada tahun 2016 di bulan yang sama, yakni Oktober, DPRPCKTR dapat menyerap anggaran mencapai 61 persen. Dengan rincian PAK APBD 2016 Rp 554,5 miliar dan serapannya mencapai Rp 338,5 miliar. 

"Memang pada tahun ini penyerapan anggaran APBD 2017 ini mengalami penurunan secara angka. secara head to head pada tahun 2017 ini DPRPCKTR tertinggal 20 persen dalam penyerapan anggaran belanja APBD 2017 ini,” ujar laki-laki yang akrab disapa Awey ini, Senin (13/11).

Sementara DPUBMP berbeda dengan OPD mitra komisi C yang lain, yakni justru mengalami peningkatan serapan meskipun tidak signifikan. Anggaran 2017 di DPUBMP sebesar Rp 1,058 triliun terserap Rp 438,3 miliar atau 41,4 persen.

“Sedangkan pada tahun 2016 besar anggaran Rp 1,263 triliun dan terserap Rp 499 miliar, itu berarti serapannya hanya 39,5 persen,” imbuh Awey. 

Pada tahun 2017 ini anggaran untuk DPUBMP mengalami penurunan karena dalam bidang pembangunan infrastruktur pembangunan pemukiman ini sudah beralih ke DPRPCKTR . Namun, dalam penyerapan anggaranya DPUBMP ini mengalami peningkatan 0,21 persen. 

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, melihat performance yang ada sekarang ini memang menurun. Hal tersebut menurutnya disebabkan ada yang belum terbelanjakan dengan baik. "Karena ada serapan yang biasanya kalau kontraktor di DPRPCKTR itu di klaimkan di akhir tahun untuk pelunasan secara administrasinya itu," pungkasnya. (jar/nur)

(sb/jar/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia