Kamis, 23 Nov 2017
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Warga Kecewa Nilai Ganti Rugi JLLB, Dewan Jadwalkan Hearing

Selasa, 17 Oct 2017 10:00 | editor : Abdul Rozack

Salah satu bagian JLLB yang sudah selesai.

PERMUDAH AKSES: Salah satu bagian JLLB yang sudah selesai. Pemkot memastikan nilai ganti rugi bagi warga terdampak proyek JLLB sudah sesuai perhitungan dari tim appraisal. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA- Proyek Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) baru-baru ini menjadi polemik. Beberapa warga kawasan terdampak JLLB sambat. Pasalnya, nilai ganti rugi dirasa oleh para warga tidak sesuai dengan harapan. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku sudah memberikan terbaik sesuai appraisal yang berlaku.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemkot Surabaya Erna Purnawati menyebutkan, nilai ganti rugi sudah sesuai harga pasar. "Semua sudah dalam hitungan tim appraisal. Karena ini proyek pemerintah maka kami memberikan harga yang pantas. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah," ujar Erna, Senin (16/10).

Dia menyebutkan, harga tanah ganti rugi itu disesuaikan kelas jalan. Menurutnya, nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi pertimbangan utama dalam penentuan nilai ganti rugi. "Yang kami ketahui semua nilai bangunan itu harga ganti ruginya relatif sama. Namun semua wewenang tim appraisal," terangnya.

Erna menambahkan, dari 19,8 kilometer JLLB itu merupakan lahan warga, dan yang harus dibebaskan hanya 20 persen, termasuk di Sememi. Sedangkan lainnya adalah lahan milik pengembang dan sekarang sudah proses dibangun oleh 11 pengembang.

JLLB akan dibangun dengan melewati empat kecamatan dan sepuluh kelurahan di Surabaya Barat. Di antaranya Kelurahan Sememi, Kandangan, Tambak Osowilangun, Romokalisari, Babat Jerawat, Pakal, Beringin, Made, Jeruk dan Lakarsantri. 

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron menuturkan, pihaknya memang menjadwalkan hearing dengan warga terdampak proyek JLLB. "Mereka perlu tempat tinggal baru. Kalau ganti rugi tak bisa mendapat tempat tinggal baru, tidak boleh," kata Buchori.

Komisi C juga mendesak agar tim appraisal proyek JLLB bentukan Pemkot Surabaya dievaluasi karena dinilai kurang transparan. Anggota Komisi C M Machmud menegaskan, bahwa warga tidak boleh menjadi korban proyek pemerintah.

"Tim appraisal itu harus dievaluasi. Tim harus merinci detail untuk memberi ganti rugi sesuai harga pasar. Bukan menerka begitu saja tanpa masyarakat diberi tahu nilai yang sesungguhnya," ujarnya.

Untuk diketahui, warga yang pemukimannya terkena dampak proyek JLLB meminta anggota dewan mengawal proses pemberian ganti rugi atas tanah dan rumah yang terkena pembebasan lahan. Mereka kecewa dengan tim appraisal yang dibentuk pemkot, karena tidak memberikan harga ganti rugi semestinya. Rata-rata persil warga yang terdiri atas tanah dan bangunan diganti Rp 400 juta.

(sb/jar/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia