Selasa, 17 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Politik

Cagub Demokrat, SBY Putuskan Rekomendasi pada Akhir Oktober

Jumat, 13 Oct 2017 07:20 | editor : Abdul Rozack

Ilustrasi pilgub jatim 2018, cagub demokrat

Ilustrasi pilgub jatim 2018, cagub demokrat (grafis: net)

SURABAYA – Teka-teki kepada siapa akhirnya Partai Demokrat melabuhkan rekomendasi dukungannya untuk Pilkada Jatim 2018 masih penuh tanya. Apakah kepada Saifullah Yusuf yang notabene wakil gubernur Jatim saat ini pendamping Gubernur Soekarwo selama dua periode. 

Ataukah kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mendaftar ke Partai Demokrat di menit-menit terakhir pendaftaran tahap kedua pada 30 September lalu. Semua kemungkinan itu masih dikaji dan didalami oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus ketua umum partai.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan bahwa partainya sedang melakukan seleksi internal terhadap nama-nama yang telah mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dijadwalkan, rekomendasi partai berlambang bintang mercy ini baru turun pada akhir Oktober ini.

Dia mengatakan bahwa dari 17 provinsi yang bakal menggelar pilkada serentak pada 2018, baru enam daerah yang sudah turun rekomendasi bakal calon gubernurnya. Di antaranya adalah provinsi Lampung, Papua, dan Maluku. 

Sementara untuk Jatim, Majelis Tinggi Partai Demokrat masih melakukan pendalaman dan kajian. “Kira-kira dua minggu lagi, rekomendasi tersebut akan turun,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, Kamis (12/10). 

Saat ini, DPP Partai Demokrat masih meneliti sekaligus memanggil satu per satu bakal calon yang telah mendaftar untuk diketahui kompetensi sekaligus bargaining politik dan power sharing yang dimiliki. “Akan dibicarakan power sharing-nya dengan bakal calon bersangkutan,” ungkapnya.

Power sharing atau tawar menawar politik ini, sebut Pakde Karwo, sebagai pelengkap dari jumlah kursi yang dimiliki oleh Partai Demokrat di DPRD Jatim yang akan diberikan untuk mengusung calon tersebut. Sebab saat ini, Demokrat hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jatim. 

Jumlah itu masih kurang untuk mengusung bakal calon gubernur yang minimal harus memiliki 20 kursi di legislatif sebagaimana ketentuan dari KPUD. Ini artinya, calon yang diusung harus mampu menggandeng parpol lain untuk memenuhi persyaratan jumlah kursi minimal yang dipersyaratkan KPUD.

“Nanti kalau didukung Demokrat, itu ada 13 kursi. Berarti kan masih kurang. Ada (parpol) yang punya 11 dan 6 kursi saja. Power sharing ini dibicarakan, ada dialog. Jadi apakah nanti Gus Ipul (Saifullah Yusuf) atau Khofifah (Khofifah Indar Parawansa) atau calon lain, semua dibicarakan itu,” beber Pakde Karwo. 

Tak main-main, yang memanggil dan meneliti power sharing para calon ini adalah Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Pramono Edhie Wibowo selaku ketua Tim Kaderisasi. 

Hanya saja siapa nama-nama calon yang akan dipanggil oleh kedua petinggi Demokrat ini, Pakde Karwo belum mau menyebutkan. “Ada bocorannya, tapi tidak boleh dibocorkan,” tuturnya sembari tertawa. 

Menurut dia, kewenangan menentukan calon yang diusung sekaligus memutuskan rekomendasi ada di kedua petinggi partai tersebut. “Nanti Pak Pramono Edhie sama Pak Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono, Red) yang akan bisik-bisik, siapa yang dipanggil dahulu. Dan mana yang serius serta tidak serius, mereka akan terlihat,” ujarnya. 

Setelah diputuskan, kemudian DPP akan memberikan surat kuasa kepada calon yang ditunjuk. Surat tersebut akan digunakan calon untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk partai koalisi sesuai power sharing yang ditawarkan. (bae/jay)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia