Sabtu, 21 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Lakukan Integrasi Pertanahan dan Perpajakan

Pemkot Antisipasi Sertifikat Ganda dan Pemalsuan

Jumat, 13 Oct 2017 10:05 | editor : Abdul Rozack

Ilustrasi Sertifikasi Tanah

Ilustrasi Sertifikasi Tanah (net)

SURABAYA-Beberapa kali ditemui sertifikat ganda dan kasus temuan Buku Letter C yang diindikasi dipalsukan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertindak cepat, agar kemudian hari tidak ditemui kasus serupa. Yang dilakukan pemkota adalah melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Surabaya. MoU ini berisi kesepakatan integrasi antara pertanahan dan perpajakan pada lingkup Kota Surabaya. Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala BPN I Djoko Susanto serta jajaran Asisten dan Kepala Dinas Kota Surabaya, pada Kamis (12/10).

Upaya ini dilakukan karena baru-baru ini ditemukan beberapa sertifikat ganda. Seperti halnya di Kawasan Medokan Ayu, dimana ada satu koper brankas Buku Letter C yang diindikasi telah dipalsukan. Sehingga pemkot mengambil langkah cepat melaporkan ke Polrestabes Surabaya. Langkah lain yakni dengan MoU yang dilakukan dengan BPN I Kota Surabaya.

"Agar ada integrasi antara pertanahan dan perpajakan di lingkup Surabaya. Sehingga terjadi sinkronisasi, seperti orang bertransaksi tanah, akan otomatis tercatat datanya di kantor pajak kalau kepemilikannya sudah ganti," ujar Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Yayuk sapaan akrabnya menambahkan, sehingga harapannya nanti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dapat segera diketahui bahwa subjek pajaknya sudah ganti. Hal ini dilakukan layaknya sharing data, sehingga baik pemkot dan BPN dapat menggunakan data secara bersama.

"Sebetulnya ini lebih pada tertib administrasi. Harapannya ke depan data lebih update. Kemudian juga berdampak pada penggunaan percepatan sertifikasi aset," terang Yayuk.

Dulu data pajak yang diterima pemkot dari kantor pajak daerah, sehingga banyak data yang terlambat untuk di-update. Dengan kerja sama seperti ini, data lebih tertib dan tentunya lebih baik lagi. 

"Karena lebih update, baik di BPN maupun di pemkot bisa diketahui kepemilikannya. Ini tidak hanya Medokan Ayu, tapi seluruh lingkup Kota Surabaya," ungkap Yayuk.

Dengan kerja sama yang menjurus pada tertib administrasi ini, pada akhirnya diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya bertambah. "Harapanya ada penambahan pendapatan kota. Tadi ditandatangani BPN I dan BPN II," pungkas Yayuk.

(sb/jar/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia