Rabu, 13 Dec 2017
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal

Demi Cegah Korupsi, Pemprov Jatim Bentuk Komite Advokasi

Kamis, 12 Oct 2017 10:25 | editor : Abdul Rozack

ilustras

ilustrasi (net)

SURABAYA-Adanya beberapa pejabat di Jatim yang tertangkap KPK dengan berbagai kasus membuat Pemprov Jatim membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD). Ini sesuai arahan dari lembaga anti rasuah tersebut, guna mencegah bertambahnya korupsi. 

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Achmad Sukardi mengatakan, pembentukan KAD ini dirasa penting, sebab meski sudah diantisipasi dan dicegah korupsi masih marak terjadi. "KAD dibentuk sesuai arahan KPK. Tujuan utamanya mencegah korupsi," ujar Sukardi, Rabu (11/10). 

Dijelaskannya, cara kerja dari KAD ini adalah wadah dialog antara pemerintah dengan pelaku usaha, asosiasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk Dialog Publik Privat. Yang dibahas meliputi isu strategis tentang upaya pencegahan korupsi, kemudian menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai bidangnya. 

“Dengan demikian diharapkan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif, melalui pendekatan kolaboratif partisipasi,” jelasnya. 

Selain itu, masih menurut Sukardi, di KAD ini bisa dicarikan solusi dan hasilnya menjadi arahan untuk regulator, jika nantinya ada perizinan yang dianggap lama, harga tidak jelas dan prosedur membingungkan. Sehingga dapat terbangun bisnis berintegritas. 

Masih menurut Sukardi,, kepastian waktu serta biaya pada sektor publik berdampak positif terhadap kepercayaan publik. Termasuk investor untuk mempercayakan menanamkan modalnya di Jatim. Kalau investasi meningkat, maka pembangunan akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih baik. 

Berdasarkan data BPS, pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim naik 5,03 persen, dibanding triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 3,17 persen. “Hal ini salah satu bentuk dukungan kepercayaan publik atas transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Pemprov Jatim,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, Provinsi Jatim menjadi salah satu pemerintah daerah yang terpilih bermitra dengan KPK dalam membentuk KAD. Komite Advokasi ini berupaya mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui Kadin, untuk mencari solusi bersama atas kendala pembangunan investasi dan dunia usaha berintegritas. 

“Provinsi Jatim menjadi penting karena Jatim menjadi provinsi paling maju kedua di Indonesia. Selain itu, Jatim juga menjadi contoh dalam program perbaikan sistem pemerintahan melalui aplikasi dan perizinan terpadu milik Kota Surabaya,” kata Hardianto.

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia