Selasa, 17 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Polemik Hotel Amaris di Depan Grahadi, Pemkot Klaim Tak Langgar Aturan

Rabu, 11 Oct 2017 17:04 | editor : Abdul Rozack

Hotel Amaris yang sedang dibangun

SESUAI ATURAN: Warga melintas di depan patung Gubernur Suryo yang menjadi ikon kompleks Taman Apsari, berlatar belakang Hotel Amaris yang sedang dibangun (SATRIA NUGRAHA / RADAR SURABAYA)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklaim pembangunan hotel di kawasan tengah kota, tepatnya di kawasan Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi, telah sesuai dengan aturan. Persoalan persyaratan radius pendirian hotel yang berdekatan dengan objek atau bangunan milik negara yang dipermasalahkan DPRD dan pemprov Jatim, sebenarnya tidak ada hukum yang menyebutkan hal tersebut.

Baehaqi Almutoif-Wartawan Radar Surabaya

SEKRETARIS Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan bahwa polemik pembangunan Hotel Amaris di kawasan Taman Apsari yang berdekatan dengan objek negara sudah dilakukan kajian perizinannya. Bahkan, semua persyaratan telah dimasukkan dalam klausal izin pembangunan. Namun, tidak ada yang melanggar. 

“Ada beberapa catatan yang ingin disampaikan. Proses perizinan itu sudah melalui konsultasi dengan beberapa pihak dan tidak ada yang melanggar,” terang Hendro, Selasa (10/10).

Dia pun mengaku bahwa pihaknya akan menyampaikan detail perizinan dari pihak Amaris yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya kepada Pemprov Jatim. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerima undangan dari Sekdaprov Jatim Achmad Sukardi untuk menjelaskan hal ini. “Sudah ada undangan dari sekdaprov Jatim. Kami akan utarakan semuanya,” jelasnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) Eri Cahyadi menambahkan, sejak awal pendirian bangunan, sudah harus ada surat keterangan rencana kota (SKRK). Bukan hanya izin, melainkan juga peruntukannya. 

Dia mengaku tidak menemukan dasar hukum yang menyebutkan bahwa pembangunan gedung haruslah berjarak berapa meter dari bangunan atau objek negara. Termasuk persyaratan berapa jarak dan tinggi gedung yang diperbolehkan. 

“Harus berjarak berapa meter dari gedung negara, tidak ada aturan sebenarnya. Aturan ini juga kami lihat di RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Red) Provinsi Jatim dan pemerintah pusat. Tidak disebutkan hal tersebut. Itulah yang melandasi kami kemudian mengeluarkan surat izin (untuk Hotel Amaris),” kata Eri.

Kendati demikian, lanjut Eri, pihaknya tidak langsung menerima begitu saja berkas perizinan yang diajukan untuk membangun hotel tersebut. Dia mengaku bahwa tinggi bangunan telah dikaji dengan melihat bangunan di sekitarnya. Jangan sampai melebihi gedung yang lainnya. “Kami lihat sekitarnya, sudah ada yang mencapai 40 meter. Tidak boleh lebih dari itu,” ungkapnya.

Selain itu, Eri juga mensyaratkan tidak ada bangunan yang menghadap langsung ke arah Gedung Negara Grahadi. Kalaupun ada kamar atau jendela yang menghadap langsung ke Grahadi, harus ditutup dengan baja atau blocking. Bukan hanya baja biasa yang dipakai, ketebalannya juga sudah dilakukan konsultasi dengan pihak TNI/Polri. 

Syarat tersebut, menurut Eri, sudah disampaikan ke pemilik hotel sebelum meloloskan izin pembangunan. “Ini persyaratan tambahan yang diberikan oleh pemkot, mengingat tamu yang ada di gedung Grahadi banyak menerima tamu negara,” paparnya. 

Dia menambahkan, pihaknya sangat hati-hati untuk mengeluarkan izin pendirian Hotel Amaris yang berhadapan langsung dengan Gedung Negara Grahadi. Tidak hanya satu atau dua kali menggelar konsultasi, namun berulangkali yang melilbatkan berbagai pihak, termasuk para ahli dan pihak berwenang. “Para ahli ini kami libatkan untuk memeriksa aturan yang ada. Sedangkan pihak berwenang yaitu TNI-Polri untuk konsbultasi keamanannya,” paparnya.

Bahkan, sebut Eri, pemilik hotel sudah siap untuk mengosongkan kamar kalau nantinya ada tamu negara atau bahkan presiden yang datang ke Grahadi. “Mereka (pemilik hotel) sanggup memenuhi saran TNI/Polri untuk mengamankan wilayah sekitar objek negara,” jelasnya. 

Eri mengaku dirinya tidak bisa tiba-tiba menolak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) jika dari pihak terkait sudah mengeluarkan izin sebagai syarat sebelum mengurus izin bangunan. Meski, penolakan IMB itu juga merupakan kewenangannya. Semua harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kami tidak bisa tiba-tiba tak memberikan izin IMB. Apa alasannya, wong tidak ada?,” bebernya.

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia