Selasa, 17 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Giliran Notaris Rosidah Dituntut 6,5 Tahun

Kasus Tukar Guling Tanah Korban Lumpur

Sabtu, 12 Aug 2017 09:16 | editor : Lambertus Hurek

PASRAH: Notaris Rosidah (kanan) diamankan penyidik Kejari Sidoarjo.

PASRAH: Notaris Rosidah (kanan) diamankan penyidik Kejari Sidoarjo. (SURYANTO/RADAR SIDOARJO)

KOTA – Bak gayung bersambut, sidang kasus dugaan korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, terus dilanjutkan. Setelah memvonis terdakwa Sunarto, koordinator korban lumpur, kini giliran notaris Rosidah dituntut hukuman berat. 

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (10/8) malam, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wido Utomo memberikan tuntutan 6 tahun 6 bulan penjara. Rosidah sebagai notaris dianggap terlibat dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP. “Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara,” kata Wido Utomo kemarin.

Jaksa senior ini mengungkapkan, keterlibatan notaris dalam perkara tersebut karena mengeluarkan Ikatan Jual Beli (IJB) di lahan relokasi warga korban lumpur seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD seluas 2.800 meter persegi. Padahal, sebagai notaris, terdakwa diduga mengetahui lahan relokasi korban lumpur yang tidak boleh digunakan sebagai pembangunan perumahan. 

“Tanah itu di dalamnya merupakan aset milik negara yang belum pernah ada pelepasan,” kata Wido Utomo.

Menurut JPU, peran terdakwa membantu Ketua Panitia Pembebasan Lahan Sunarto membuat warga korban lumpur tidak bisa mendapatkan sertifikat rumahnya hingga sekarang. Hal tersebut yang merugikan warga korban lumpur meski telah tertimpa musibah. “Keduanya bersekongkol menggunakan TKD untuk kepentingan pribadi,” ucapnya. 

Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (8/8) malam, terdakwa Sunarto divonis tiga tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Matius Samaji. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 6 tahun 8 bulan penjara. Terdakwa juga dibebani membayar kerugian negara senilai Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Putusan lebih ringan tersebut membuat JPU mengajukan banding. (vga/rek) 

(sb/rek/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia