Rabu, 18 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Persona

Adies Kadir Raih Gelar Doktor, Soroti Kondisi Kedudukan Hakim

Sabtu, 22 Jul 2017 22:14 | editor : Abdul Rozack

DOoKTOtoR KEe-172: Dr. Iir. H Aadies Kadir (kanan) memberikan tanda di Pataka sebagai doktor ke-172 di Uuniversitas 17 Aagustus 1945 Surabaya, Sabtu (22/7).

DOoKTOtoR KEe-172: Dr. Iir. H Aadies Kadir (kanan) memberikan tanda di Pataka sebagai doktor ke-172 di Uuniversitas 17 Aagustus 1945 Surabaya, Sabtu (22/7). (ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA)

Surabaya- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum usai menjalani Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya di Gedung Graha Wiyata lantai 9 Untag Surabaya, Sabtu (22/7). 

Menyoroti kondisi kedudukan hakim di tanah air, Adies memperoleh gelar doktornya dengan predikat sangat memuaskan dalam indeks prestasi kumulatif mencapai 4,00. Adies mempertahankan disertasinya yang berjudul “Konsep Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Perspektif Ius Constitututum dan Ius Constitutenum di Indonesia” di hadapan sepuluh dewan penguji akademik yang diketuai langsung oleh Prof. DR. Drg. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA yang sekaligus Rektor Untag Surabaya.

Selain itu, hadir juga dalam sidang tersebut, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua MPR Mahyuddin, Wakil Ketua MA M Syarifuddin, Wakapolri Syafruddin, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai penguji non-akademis.

Sidang terbuka berlangsung tak kurang dari tiga jam. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini dicecar dengan sejumlah pertanyaan dari para dewan penguji, mulai dari pertanyaan soal keterkaitan teori kewenangan dengan kedudukan hakim sampai dengan anggaran dana negara bagi hakim di berbagai tingkat. Meski demikian, selaku promovendus Adies dapat menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan lugas.

Perlu diketahui, Adies meneliti tentang konsep hakim Indonesia ke depan dalam perspektif Ius Constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan. Dia menyebutkan, bahwa sesuai Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dijelaskan, bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.  

Menurutnya, secara filosofis memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, untuk mendudukkan kekuasaan kehakiman dalam struktur pemerintahan sebagai kekuasaan yang bersifat netral.

Dia menekankan, kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk institusi negara atau pemerintah. Hakim juga merupakan simbol kemandirian kekuasaan kehakiman dan wakil Tuhan.

Saat ditemui usai sidang, Adies mengakui proses menyelesaikan studi doktor yang dijalaninya tidaklah mudah. Pasalnya, dirinya juga terus membagi waktu dengan kesibukannya sebagai anggota DPR.  Adies baru bisa menyelesaikan studi sampai 12 semester atau lima tahun. Disertasi pun bisa dirampungkannya pada tahun ini. 

Meski demikian, dirinya merasa cukup puas dan bersyukur dengan gelar doktor yang diraih dengan predikat sangat memuaskan. Dia berharap ada manfaat yang banyak dipetik dari gelar dan disertasinya. Terlebih, materi yang diangkat sendiri juga sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik oleh kalangan hakim juga oleh kalangan DPR. 

"Mudah-mudahan disertasi ini bisa memberikan sumbangsih yang bermanfaat pada bangsa dan negara," lugas Adies.

(sb/psy/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia