Rabu, 18 Oct 2017
radarsurabaya
icon featured
Persona

Perspektif Konsep Hakim sebagai Pejabat Negara

Jumat, 21 Jul 2017 23:12 | editor : Abdul Rozack

Anggota Komisi III DPR, IR H Ir Adies Kadir SH MH

Anggota Komisi III DPR, IR H Ir Adies Kadir SH MH (Dokumen Radar Surabaya)

ANGGOTA Komisi III DPR IR H Ir Adies Kadir SH MH akan mengadapi ujian disertasi  program studi doktor hukum fakultas hukum di  Universitas 17 Agustus Surabaya, hari ini, Sabtu, (22/6). Adies akan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Konsep Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Perspektif Ius Constitututum dan Ius Constitutenum di Indonesia”.

Mantan pengacara yang terjun ke dunia politik ini meneliti bagaimana konsep hakim Indonesia ke depan dalam perspektif Ius Constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan. Dia menyebutkan, bahwa sesuai Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dijelaskan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.”  

“Secara filosofis memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, untuk mendudukkan kekuasaan kehakiman dalam struktur pemerintahan sebagai kekuasaan yang bersifat netral," ujar Adies.

Dia menekankan, kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk institusi negara atau pemerintah. Hakim juga merupakan simbol kemandirian kekuasaan kehakiman dan wakil Tuhan.

“Oleh karena itu, penguatan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman melalui konstitusi cukup beralasan. Sebab di dalam kekuasaan kehakiman, hak-hak masyarakat dipertaruhkan manakala terjadi kasus-kasus hukum yang dialaminya,” bebernya.

Berdasarkan hasil survei indikator rentang 18-29 Januari 2016 bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan 57,9 persen, yang tidak percaya 35,5 persen yang tidak tahu 6,6 persen terhadap peradilan di indonesia. 

Rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada dunia peradilan menjadi masalah tersendiri bagi profesi hakim. Terlebih selama ini hakim terus diuji komitmennya dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang terbuka, jujur, dan objektif, serta profesional.

(sb/psy/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia