Sabtu, 23 Sep 2017
radarsurabaya
Surabaya

PPDB di Jatim Dievaluasi

Banyak Bangku Kosong

Minggu, 16 Jul 2017 06:30 | editor : Abdul Rozack

AMBIL PIN: Sejumlah siswa didampingi orang tua mereka saat mengambil pin untuk simulasi dan PPDB SMA/SMK salah satu SMA di Surabaya, beberapa waktu lalu.

AMBIL PIN: Sejumlah siswa didampingi orang tua mereka saat mengambil pin untuk simulasi dan PPDB SMA/SMK salah satu SMA di Surabaya, beberapa waktu lalu. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Timur mulai disorot. Pasalnya, jumlah bangku kosong membludak. Total, ada 22 ribu jatah bagi murid baru yang belum terisi.Hal itu membuat pihak legislatif bergerak cepat. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengatakan, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim terkait banyaknya bangku kosong. "Kami akan segera diskusikan masalah ini," bebernya kepada Radar Surabaya, Sabtu (15/7).

Suli menduga, banyaknya bangku kosong tersebut dikarenakan penerimaan siswa yang kini dikelola oleh Pemprov. Padahal, dulu penerimaan siswa baru sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pemerintah Kabupaten atau Kota. "Ini bisa dibilang masa peralihan. Wajar kalau ada kendala," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam aturan baru keberadaan sekolah favorit juga dihapuskan. Harapannya, pemerintah ingin agar penerimaan siswa di sekolah negeri bisa merata. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Jumlah bangku kosong malah mencapai 22 ribu.

Bahkan, program PPDB juga sedikit merugikan SMK. Pasalnya, ada beberapa jurusan yang sepi peminat. Seperti jurusan Tari yang ada di beberapa SMK. "Sebab, orang tua dan siswa berpikir sekolah SMK lulus bisa langsung kerja. Karena itu jurusan baru malah sepi peminat," ungkapnya.

Karena itu, Suli menegaskan dalam pertemuan dengan Dispendik Jatim pihaknya akan melakukan evaluasi. "Memang ini adalah ujian bagi kami menyusul kebijakan pengelolaan SMA dan SMK ke Jatim. Namun kami akan terus mekakukan evaluasi dan perbaikan demi suksesnya program pemerintah 12 tahun," urainya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Suli mengaku pihaknya sudah merealisasikan instruksi Gubernur. Yakni, agar masa penerimaan PPDB diperpanjang. "Tapi yang terjadi juga diluar harapan. Karena siswa yang tidak lolos PPDB langsung mendaftar di sekolah swasta," kata dia.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menambahkan, pihaknya menilai kendala selama PPDB merupakan hal wajar. Sebab, pengelolaan masih dalam masa transisi. Meski demikian, pihaknya siap untuk melakulan evaluasi agar tak terulang di tahun mendatang.

"Yang pasti kami akan terus melakukan perbaikan. Sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kab/kota ke Pemprov Jatim," pungkas politisi asal Partai Demikrat ini. (gus/hen)

(sb/gus/jek/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia