Kamis, 26 Apr 2018
radarsolo
icon featured
Kombis

Masyarakat Harus Hati-Hati Manfaatkan Fintech

Sabtu, 14 Apr 2018 14:45 | editor : Fery Ardy Susanto

Pelayanan nasabah di sebuah bank di Solo.

Pelayanan nasabah di sebuah bank di Solo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

SOLO – Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan financial technology (Fintech). Khususnya dalam fasilitas pembiayaan yang ditawarkan. Mengingat bunga kredit yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan di bidang financial teknologi cukup tinggi.

Kepala OJK Surakarta, Laksono Dwionggo menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan edukasi pada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat benar-benar memperhitungkan ketika berinisiatif untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui fintech.

”Setiap kegiatan edukasi yang kami lakukan, kami tidak henti-hentinya meminta masyarakat berhitung dengan teliti mengenai pemanfaatan fasilitas pembiayaan,” beber Laksono kepada Jawa Pos Radar Solo.

Perhitungan ini sangat penting dilakukan. Mengingat bunga kredit yang ditawarkan lembaga pembiayaan yang bergerak dalam bidang fintech cukup tinggi. Angkanya bahkan menyentuh belasan hingga puluhan persen.

Tingginya besaran kredit yang harus dibayar, masyarakat nantinya yang akan kesulitan. Idealnya, untuk besaran kredit yang bisa dibayar tiap bulan maksimal 40 persen dari penghasilan. Jangan sampai lebih dari itu.

”Jangan sampai kebalik. Sebagian besar penghasilan digunakan untuk membayar hutang,” ucap Laksono.

Fintech yang menjadi fokus OJK, yakni terkait perlindungan konsumen. Perusahaan harus bisa mempetakan mitigasi risiko dalam rangka mengurangi investor yang tidak terbayar pinjamannya. Apalagi cara kerja fintech tidak sama dengan perbankan.

Ketika ada kredit yang tidak terbayarkan, satu-satunya pihak yang paling dirugikan adalah investor. Maka dari itu pentingnya mitigasi resiko.

”Jangan sampai investor maupun nasabah nantinya dirugikan,” imbuh laksono.

Mengenai realisasi transaksi fintech untuk wilayah Solo, hingga saat ini belum ada data pasti. Sebab data tersebut hanya dilakukan secara nasional di pusat.

”Namun jika merujuk data nasional, per Januari sudah mencapai Rp 3 triliun,” tandasnya.

(rs/vit/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia