Sabtu, 24 Feb 2018
radarsolo
icon featured
Kombis

Mainan Tak Ber-SNI Dipelototi

Jumat, 09 Feb 2018 07:35 | editor : Bayu Wicaksono

Pedagang mainan di Solo sedang menata barang jualannya.

Pedagang mainan di Solo sedang menata barang jualannya. (SERAFICA GISCHA PRAMESWARI/RADAR SOLO)

SOLO – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyebut mainan impor berpotensi diperdagangkan. Meski sudah dibatasi, masih ada potensi untuk diperjualbelikan, terutama melalui media sosial. Tak heran, pemerintah sepakat membatasi mainan impor tak ber-Standart Nasional Indonesia (SNI) masuk.

Kesepakatan itu terjadi usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Selaku tuan rumah pembahasan mainan impor wajib SNI yang membahas bersama Kementerian Perdagangan dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), beberapa waktu lalu.

Di Solo, sejumlah pedagang mainan justru tak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pengelola toko mainan Mega Toys, Nano, 35, mengatakan, selama ini memang menjual mainan impor. Sementara mainan lokal hanya 30 persen saja. Sebagian besar mainan diimpor dari Tiongkok. Meski demikian, dari sekitar 1.000 item mainan yang dijualnya, semua sudah ber-SNI.

Perbandingan harga mainan impor maupun lokal nyaris sama. Jika ada pembatasan barang impor baik itu ber-SNI maupun tidak, tidak akan terlalu merugikan pedagang maupun konsumen.

”Selama ber-SNI kan tidak menyalahi aturan. Kalau yang lokal dari Kudus, Demak, Semarang, dan Jakarta. Beberapa barang produksi industri lokal di antaranya mobil-mobilan dan alat-alat kedokteran,” urai Nano kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (8/2).

Pengelola toko mainan Sumber Jaya, Budi menyebut pedagang tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan mainan ber-SNI. Dia berharap pembatasan produk mainan impor yang diterapkan pemerintah, diimbangi dengan kebijakan lain yang mendukung produsen, pedagang, maupun konsumen.

”Hanya saja kendala barang dari lokal masih terganjal SNI. Kalau diproduksi pabrik, sudah pasti ber-SNI. Tetapi kalau hanya diproduksi usaha rumahan, biasanya tidak ada SNI. Contohnya mainan kuda lumping. Sebagian dari mereka tidak paham dan terkendala biaya untuk mengurus SNI,” bebernya.

(rs/gis/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia