Senin, 21 May 2018
radarsolo
icon featured
Features
COVER STORY

Rugi Jika Kaum Terdidik Buta Politik

Senin, 29 Jan 2018 11:28 | editor : Bayu Wicaksono

Pemilih Pemula di Kota Solo

Pemilih Pemula di Kota Solo (IRECK OKTAVIANTO/RADAR SOLO)

SOLO - Jumlah pemilih pemula memang menggiurkan untuk mendulang suara. Mencapai 22.326 orang. Itu hanya di Kota Solo saja. Tidak menutup kemungkinan, mayoritas dari mereka acuh dengan politik. Atau malah iseng, asal coblos surat suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada), legislatif, maupun presiden.

Fenomena tersebut mungkin menjadi ciri khas pemilih pemula. Di usia 17-22 tahun, banyak yang masih sibuk mencari jati diri. Karena itu, perlu penanganan khusus agar mereka lebih melek politik. 

“Siapa yang bertanggung jawab? Saya pikir semua elemen. Bukan hanya penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) saja, tetapi juga partai politik, sekolah, maupun keluarga,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta Agus Sulistyo.

Bukannya sekarang zamannya internet? Butuh informasi pasangan calon kepala daerah, tinggal sentuh layar smartphone. Agus tidak memungkiri hal tersebut. Namun, kelompok usia tersebut tidak cukup hanya mendapatkan informasi teknis dengan pemilihan umum. Mereka juga butuh pendampingan guna memahami perpolitikan tanah air.

“Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala preferensi politik dalam menentukan pilihan politiknya. Ini disebabkan minimnya informasi yang mereka terima,” ujarnya. 

Faktor penyebabnya, lanjut Agus, cukup banyak. Di antaranya minimnya pendidikan politik di sekolah hingga perguruan tinggi. Karena itu, media massa, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab memberikan edukasi dan pembinaan politik kepada pemilih pemulas.

Hal tersebut sesuai amanat undang-undang. Yakni, peran pendidikan politik oleh partai politik diatur UU Nomo 2/2011tentang perubahan UUU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Sementara, peran KPU dalam pendidikan politik adalah melaksanakan tahapan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan peran lembaga legislatif dalam melakukan pendidikan politik diatur dalam Pasal 29, UU Nomor 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD. Dari segi kemasyarakatam, pendidikan politik ditegaskan lewat Pasal 247, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu.

"Pemberian informasi bukan hanya dengan sistem pemilu, tetapi juga pendidikan pemilu, politik, dan demokrasi. Ini tanggung jawab bersama antara stakeholder dan masyarakat secara umum,” jelas Kepala Divisi Pemutakhiran Data Pemilu KPU Surakarta Kajad Pamuji.

Lalu langkah konkret KPU Surakarta dalam pendidikan politik pemilih pemula apa saja? Kajad menyebut dengan menggalakkan sosialisasi pemilihan gubernur dan pemilihan presiden ke sekolah-sekolah.

Harapannya, pemilih pemula, dalam hal ini pelajar bisa memahami pentingnya demokrasi dan kepemiluan. “Tentang bagaimana suara mereka bisa menentukan arah kebijakan. Semoga bisa meningkatkan partisapasi pemilih pemula di kalangan pelajar dan mahasiswa,” bebernya. Keberhasilan menuju pemilih cerdas, imbuhnya, diawali dari partisipasi pemilih pemula.

(rs/ves/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia