Selasa, 16 Jan 2018
radarsolo
icon featured
Nasional

KPK Puji Sistem Elektronik Planning dan Budgeting Pemprov Jateng

Pemprov Jateng Raih Nilai Tertinggi

Kamis, 14 Dec 2017 15:57 | editor : Bayu Wicaksono

Gubernur Ganjar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelum acara Workshop Pembangunan Budaya Integritas di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (14/12).

Gubernur Ganjar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelum acara Workshop Pembangunan Budaya Integritas di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (14/12).

SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap 36 pemerintah daerah di Jateng. Hasilnya Pemprov Jateng menempati posisi teratas dengan skor 95,6 persen.

Kasatgas Unit Korsupgah KPK Budi Waluya mengatakan, evaluasi tersebut sebagai laporan dari koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) yang telah berjalan satu tahun sejak 18 Oktober 2016.

KPK mengevaluasi enam sektor. Yakni pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Samsat elektronik, dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Hasil penilaian, KPK menyatakan nilai tertinggi diperoleh Pemprov Jateng dengan 95,6%. Kabupaten Batang menempati peringkat kedua dengan 91,8 persen, diikuti Purworejo, Banyumas, Kota Surakarta, Kendal, dan Kota Semarang.

“Kami mengevaluasi capaian target dan memeriksa dokumen pendukung, juga observasi langsung di lapangan,” kata Budi.

KPK juga menilai sistem e-planning dan e-budgeting Pemprov Jateng paling bagus dengan telah memiliki GRMS (Government Resources Management System). Sistem ini mengintegrasikan berbagai perangkat yang membantu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring.

Sementara untuk tingkat kabupaten kota, ada 10 pemda yang telah mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting. Yakni Kota pekalongan, Kota Semarang, Batang, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Salatiga.

“Lainnya ada 12 pemda yang sedang dalam proses pengintegrasian dan akan berfungsi pada 2018. Lalu 13 pemda sedang tahap persiapan,” katanya.

Dalam paparannya Budi juga menyoroti masih banyak Pemda yang belum melimpahkan kewenangan pelayanan satu pintu pada dinas PTSP masing-masing. “Hanya tiga kabupaten yang melaporkan sudah 100% melimpahkan. Sebagian besar belum benar-benar pelayanan satu pintu karena pemohon masih harus mengurus sendiri rekomendasi dari dinas terkait,” tegas Buya.

Laporan Budi disampaikan dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Kamis (14/12). Acara dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, dan seluruh bupati wali kota se-Jateng.

Alexander Marwata menyampaikan, keberadaan KPK di daerah tidak untuk membuat takut kepala daerah. Justru KPK ingin membantu pekerjaan gubernur, bupati, dan wali kota agar terlaksana sebaik-baiknya sesuai peraturan.

“Kami beberapa kali turun dalam pencegahan langsung, misalnya di suatu daerah ada pengangkatan perawat disertai pungutan Rp 25 juta, kita ingatkan akhirnya batal, jadi tidak langsung penindakan,” katanya.

Ganjar Pranowo menekankan pada harmonisasi forum komunikasi pimpinan daerah yang terdiri dari kepala daerah, ketua DPRD, TNI, Polri, dan kejaksaan. “Forum ini penting untuk menyelaraskan kerja kita masing-masing, agar potensi tindak pidana bisa dicegah sebelum terjadi,” tegasnya.

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia