Sabtu, 16 Dec 2017
radarsolo
icon featured
Nasional

Gubernur Ganjar Tetapkan UMK dengan Dialog

Selasa, 21 Nov 2017 16:26 | editor : Bayu Wicaksono

Suasana cair dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan perwakilan serikat buruh.

Suasana cair dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan perwakilan serikat buruh.

SEMARANG - Berdialog dengan buruh adalah satu hal yang wajib dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiap kali akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Seperti tahun-tahun sebelumnya, hal yang sama dilakukan sebelum penetapan UMK 2018. 

Ganjar mengundang perwakilan serikat buruh untuk berdialog di rumah dinas gubernur Puri Gedeh, Jumat (17/11) sore. Gubernur banyak mendengar penuturan masing-masing perwakilan yang datang dari Kota Semarang, Kendal, Demak, Jepara hingga Cilacap itu.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengapresiasi ketegasan Ganjar ketika menetapkan UMK 2017 tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Kebijakan Ganjar dianggap sebagai sebuah terobosan yang berpihak pada buruh.

Untuk itu, Nanang meminta Ganjar sekali lagi membuat terobosan. Sebab jika penetapan UMK menggunakan PP 78 yang kenaikannya 8,7 persen, maka sama saja upah buruh tidak naik.

“Kebutuhan hidup saat ini semakin bertambah dengan adanya kenaikan tariff dasar listrik, kenaikan tarif PDAM, dan transportasi,” katanya.

Meski demikian, Nanang paham bahwa dalam menetapkan UMK, gubernur dibayang-bayangi surat edaran empat menteri. Yakni menteri dalam negeri, menteri tenaga kerja, menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, serta menteri keuangan. Empat menteri meminta kepala daerah menetapkan UMK berdasar PP 78.

Maka jikalau gubernur tetap menggunakan PP 78, harus ada penegasan bahwa UMK itu hanya untuk buruh dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Sedangkan untuk masa kerja di atas satu tahun harus ada penegasan juga soal aturan struktur dan skala upah.

Menariknya, di sela-sela dialog dengan buruh Ganjar sempat menghubungi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melalui pesan singkat. “Saya barusan SMS pak menaker, saya Tanya bolehkah Jawa Tengah tetapkan upah tidak pakai PP 78,” kata Ganjar. 

Selain dengan buruh, dialog juga dilakukan dengan perwakilan pengusaha dan dewan pengupahan pada Senin (20/11). Ganjar meminta masukan dari kedua pihak agar aspirasi masing-masing bisa menjadi pertimbangan.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng tidak menggunakan PP 78 pada penetapan UMK 2017. Saat itu dirinya menolak karena sudah menetapkan UMK berdasarkan rumus tersendiri yang dibakukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Hasil perhitungannya menghasilkan nominal upah yang lebih tinggi dibanding PP 78.

Kini pada UMK 2018, Ganjar menetapkan hanya sebelas daerah yang kenaikannya persis naik 8,71 persen sesuai PP 78. Sisanya atau 24 daerah mengalami kenaikan lebih tinggi, antara 8,72 persen hingga 11,65 persen. Bahkan Kabupaten Patinaik 11,65 persen. Dari Rp 1.420.000 pada 2017 menjadi Rp 1.585.000 pada 2018. Kenaikan cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Magelang yang naik sekitar 11 persen. UMK 2017 Rp 1.570.000 naik menjadi Rp 1.742.000.

Mengenai permintaaan buruh agar ada penegasan mengenai aturan terhadap buruh yang bekerja di atas 1 tahun, Ganjar sangat setuju.“Yang di atas setahun sebenarnya ada aturannya, problemnya perusahaan nggak melaksanakannya, maka mereka minta penegasan di pergub. Itu akan saya masukkan di Pergub, saya setuju itu,” katanya.

Hal itu terbukti pada surat keputusan (SK) gubernur Jateng Nomor 560/94 Tahun 2017 tentang UMK 35 kabupaten/kotatahun 2017.

Pada poin ketiga, berbunyi, “UMK hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.”

Kemudian khusus upah buruh di atas satu tahun ditegaskan pada poin keempat, “Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi serta diberitahukan pada seluruh pekerja/buruh di perusahaan.”

Ganjar menambahkan, penetapan UMK selalu menjadi polemik setiap akhir tahun. Makai ia membuat keputusan untuk membuat panitia penetapan UMK 2019 saat ini juga agar ada waktu longgar untuk berdiskusi dengan stakeholder.

“Hari ini saya tetap kan UMK 2018, besok pagi saya langsung buat panitia untuk UMK 2019, selama setahun kita bisa diskusikan agar waktunya longgar dan bicaranya bisa komprehensif,” tegasnya.

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia