Senin, 20 Nov 2017
radarsolo
icon featured
Nasional

Penurunan Angka Kemiskinan, Jateng Ungguli Jatim dan Jabar

Selasa, 14 Nov 2017 10:15 | editor : Bayu Wicaksono

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi rumah Sahlan di Dukuh Bendowangen RT 04 RW 3 Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong, Jepara. Pria 78 tahun itu salah satu penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi rumah Sahlan di Dukuh Bendowangen RT 04 RW 3 Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong, Jepara. Pria 78 tahun itu salah satu penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

SEMARANG – Program penurunan kemiskinan di Jawa Tengah mendapat hasil yang lebih signifikan dibandingkan dua provinsi tetangga, Jawa Timur dan Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penurunan kemiskinan Jawa Tengah selama 2013 hingga 2017 sebesar 282.230 jiwa.

Sementara Jawa Barat hanya menurun 128.600 dan Jawa Timur 154.250. Ironisnya, kemiskinan di DKI Jakarta dalam kurun waktu yang sama justru bertambah 35.500 orang.

Secara persentase, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah juga lebih baik dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat yang secara luas wilayah dan jumlah penduduk sama-sama besar. Sejak 2013 hingga 2017, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 1,55 persen. Sedangkan Jawa Barat 0,81 persen dan Jawa Timur 0,78 persen.

Prestasi Jawa Tengah semakin diteguhkan dengan data yang dikeluarkan BPS Jawa Tengah. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, secara nasional pengurangan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menempati posisi pertama.

Dalam periode itu, ada 43.030 orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur berkurang 21.520 orang, Jogjakarta berkurang 300 orang. Sedangkan beberapa provinsi justru bertambah kemiskinannya, seperti Jawa Barat bertambah 330 orang, Jakarta bertambah 3.850 orang, dan Banten bertambah 17.300 orang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, selama ini dirinya dituding gagal dalam menangani kemiskinan. Namun, data terbaru tersebut bisa menjadi jawaban.

“Kemiskinan Jateng masih banyak saya katakan ya, tapi teman-teman mengeroyok bersama-sama dengan berbagai program, dan kita bisa lihat hasilnya sama-sama,” katanya, kemarin (13/11).

Kini Pemprov Jawa Tengah terus bergerak mencapai target sesuai RPJMD pada akhir 2017 sebesar 11,30-10,83 persen. Saat ini, per Maret 2017, angka kemiskinan pada posisi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta jiwa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan, baik data akumulasi dari 2013 hingga 2017 maupun data terakhir pada Maret 2017 menunjukkan jumlah penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik dari provinsi lain.

“Kita lihat angkanya kan bagus, kita terbaiklah. Data nasional malah separo lebih provinsi kemiskinannya naik. Jadi kalau ada yang menghembuskan isu negatif, mungkin ya nuansanya politis, itu biasa,” katanya. 

Menurut gubernur, keberhasilan itu disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, khususnya dari sisi pelayanan perizinan investasi.

BPS mencatat sejak 2013 hingga semester I-2017, pertumbuhan investasi rata-rata di Jawa Tengah tumbuh sebesar 52,31 persen per tahun. Jumlah itu terdiri dari 5.583 proyek dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 541.520 orang.

Program bantuan usaha seperti kredit berbunga rendah Mitra 25 juga turut memengaruhi minat masyarakat untuk berusaha dan menurunkan angka kemiskinan. Hingga Agustus 2017, program ini telah di akses 14.684 pelaku usaha se-Jawa Tengah dengan total kredit yang tersalurkan mencapai Rp 279 miliar.

Program pendukung

Program lain yang dinilai bisa membantu memenuhi target penurunan kemiskinan yakni program Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Pemilik KJS mendapat bantuan sebesar Rp 250.000 per bulan yang diberikan dua kali dalam setahun. Target pemberian KJS pada 2017 sebesar 12.764 keluarga.

Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 20.027 unit. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding jumlah RTLH yang diperbaiki pada 2016, yaitu 3.601 unit.

Sujarwanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif hingga akhir 2017. Adapun hingga Juni 2017, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah secara year on year tumbuh 5,18 persen.

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia