Selasa, 21 Nov 2017
radarsolo
icon featured
Boyolali

Presiden Jokowi Bakal Awasi Pemanfaatan Hutan Sosial

Minggu, 05 Nov 2017 08:45 | editor : Bayu Wicaksono

Presiden Jokowi membagikan SK IHPS kepada petani di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Boyolali.

Presiden Jokowi membagikan SK IHPS kepada petani di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Boyolali. (ISWARA BAGUS NOVIANTO/RADAR SOLO)

BOYOLALI - Hawa panas di lapangan Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Sabtu (4/11)  siang tak begitu dirasakan oleh ribuan warga. Mereka tampak tak sabar menantikan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan surat keputusan (SK) terkait izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IHPS).  

Wajar mereka menunggu-nunggu momen tersebut. Karena setelah SK tersebut diberikan, maka sebagian lahan milik Perhutani bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sardi Martono, 56, warga Desa Ngeleses, Kecamatan Juwangi mengaku senang dengan surat legalitas dari pemerintah ini. Dia yang tinggal di kawasan hutan Telawa bisa melakukan pengolahan tanah untuk ditanami jagung dan lainnya.

“Jadi lebih tenang saat menggarap lahan. Dan batas-batas lahan yang saya garap jadi jelas,” katanya.

Dia mengaku hanya memiliki sedikit lahan yang bisa untuk kegiatan usaha pertanian. Sehingga tanaman jagung yang kerap dia tanam pun tak bisa memperoleh hasil maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Daseni, 60, warga lain mengungkapkan hal senada. Warga Desa Wonoharjo itupun tak tenang saat menggarap lahan di bawah Perhutani.  Mereka takut terkena proses hukum. “Adanya rasa waswas terus. Padahal orang usaha itu kalau mau berhasil harus tenang,” ujarnya.

Dia pun menyambut dengan senang hati upaya dari pemerintah yang memberikan legalitas kepada rakyat kecil agar dapat melakukan kegiatan pertanian di lahan Perhutani tersebut. “Tak hanya sekadar melihat lahan yang kosong saja. Tapi kita bisa ikut menikmati hasilnya,” tuturnya.  

Sementara itu, Presiden Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 11.00 WIB. Usai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan sambutan, Presiden kemudian memberikan langsung SK IHPS kepada perwakilan kelompok tani dari Boyolali, Pekalongan dan Pemalang.

“Saya harapkan petani betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita tidak ingin hanya pegang ini (SK). Untuk apa kalau tidak dipakai untuk hal-hal yang produktif. Nanti Boyolali saya cek, Pemalang saya cek. Tiga sampai empat bulan saya datang lagi,” tegas Jokowi saat memberi sambutan.

Menurut Jokowi, setelah tanah tersebut resmi dikelola masyarakat, di lahan tersebut bisa ditanami jagung, kayu putih,  palawija, empon-empon dan berbagai tanaman produktif lainnya. Warga bisa menggarap lahan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang.

Tak hanya membagikan pengelolaan lahan saja, pemerintah juga menggandeng Bank BRI untuk membantu kredit usaha rakyat dengan bunga sangat ringan.

“Nantinya petani bisa meminjam uang ke bank untuk membeli bibit tanaman dan pupuk. Bunganya sangat kecil. Ini mumpung ada direkturnya,” ujar Jokowi.

Tapi, lanjut Presiden, masyarakat harus melakukan perhitungan matang sebelum meminjam uang di bank tersebut. “Dihitung yang rinci. Jangan sampai meminjam uang di bank untuk beli motor atau mobil. Tapi harus benar-benar untuk kegiatan usaha,” imbuh Jokowi.

Presiden Jokowi datang didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri KLH Siti Nurbaya. Presiden Jokowi menyerahkan izin1.100 hektare lahan milik Perhutani di Boyolali, Pemalang dan Pekalongan.  Sebanyak 465,15 hektare  lahan berada di wilayah Boyolali.

(rs/wid/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia