Selasa, 21 Nov 2017
radarsolo
icon featured
Boyolali

Pemkab Boyolali Permudah Perizinan Investasi

Rabu, 13 Sep 2017 13:52 | editor : Bayu Wicaksono

Bupati Boyolali Seno Samodro menjelaskan keuntungan Sistem Informasi Pelayan  Perizinan (SIPP) berbasis tracking system.

Bupati Boyolali Seno Samodro menjelaskan keuntungan Sistem Informasi Pelayan Perizinan (SIPP) berbasis tracking system. (TRI WIDODO/RADAR BOYOLALI)

BOYOLALI – Inovasi pemerintah kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk mempermudah urusan masyarakat terus diluncurkan. Terlebih menyangkut perizinan yang berhubungan langsung dengan investasi. Untuk itu, Pemkab Boyolali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menerapkan Sistem Informasi Pelayan  Perizinan (SIPP) berbasis tracking system.

Kepala DPMPTSP Boyolali, El Rusdijanti mengatakan, aplikasi ini merupakan pengembangan aplikasi perizinan sebelumnya. Dengan aplikasi ini standar pelayanan perizinan dapat meningkat dan lebih efisien, mudah dan terintegrasi. SIPP ini berbasis tracking system untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan yang lebih mudah dan ada kepastian waktu dan biaya. “Pemohon cukup datang ke kantor DPMPTSP dan tak perlu datang ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam mencari rekomendasi,” jelasnya.

Saat ini pihaknya juga telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) SIPP berbasis tracking system ini yang akan diujicobakan pada Oktober 2017 dan efektif terhitung pada 1 Januari 2018. “Manfaatnya adanya kepastian proses dan waktu pelayanan perizinan lebih singkat dan cepat dan biaya penyelenggaraan lebih efisien,” imbuhnya.

Sistem ini akan menghubungkan antar OPD, untuk itu setiap OPD diminta menyiapkan admin. Admin bertugas untuk menerima berkas permohonan dari front office DPMPTSP yang diteruskan kepada pejabat yang memberikan rekomendasi pada masing-masing OPD. Dalam prosesnya nanti OPD akan mengeluarkan rekomendasi –baik itu diterima, ditolak atau ditunda. Berikutnya bakal ditindaklanjuti seperti perlu adanya pencermatan ataupun perlu adanya koordinasi dan lain sebagainya.

Sementara itu, Bupati Boyolali, Seno Samodro berharap penyederhanaan dalam pelayanan perizinan telah menjadi tuntutan pelaku usaha. “Terhadap pelayanan perizinan ini membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel,” terang bupati.

Bupati Seno juga meminta OPD untuk segera menjalankan aplikasi ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menyiapkan admin yang bertugas. “Dari situ waktu dan biaya terukur. Untuk itu hilangkan ego sektoral, sehingga pelayanan benar-benar menjadi satu pintu bukan parsial,” tandas Bupati.

(rs/wid/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia