Rabu, 22 Nov 2017
radarsolo
icon featured
Solo

Usut Serius Dugaan Jual Beli Los Pasar Klewer!

Rabu, 06 Sep 2017 12:11 | editor : Bayu Wicaksono

Pedagang pelataran di lantai dua Pasar Klewer.

Pedagang pelataran di lantai dua Pasar Klewer. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Dinas Perdagangan (Disdag) wajib turun tangan menangani polemik antara pedagang pelataran dan pengurus Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K). Terutama terkait dugaan jual beli los oleh pengurus yang kini telah dilaporkan ke tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Polresta Surakarta.

Wakil Ketua DPRD Surakarta Abdul Ghofar Ismail mendesak dinas untuk segera mencari oknum yang memperjualbelikan los lantai dua pasar. ”Harusnya disdag memfasilitasi persoalan ini. Apalagi terkait jual beli los tersebut, jelas tidak bisa dibenarkan,” tegas Ghofar kepada wartawan kemarin (5/9).

Pemindahtanganan kios maupun los pasar sudah diatur melalui peraturan walikota (perwali). Untuk itu, disdag harus bisa mencari bukti ihwal kasus dugaan jual beli los Pasar Klewer. ”Kalau memang terbukti ada kasus jual beli, sudah diatur sanksinya. Mulai dari peringatan hingga pencabutan,” ucapnya.

Selain soal jual beli los, para pedagang pelataran juga mempertanyakan ihwal transparansi penggunaan uang iuran selama dua tahun terakhir. Seperti diketahui, selama menempati pasar darurat, pedagang pelataran ditarik iuran Rp 1.000 per hari oleh pengurus P4K untuk kebersihan dan keamanan. Jika dikalkulasi dari jumlah pedagang pelataran 765 orang, maka total nilai iuran selama dua tahun mencapai Rp 481 juta.

Untuk persoalan ini, papar Ghofar, pengurus P4K harus bisa transparan, sehingga tak terjadi konflik yang makin runcing di internal pedagang. Peran disdag juga diperlukan sebagai penengah antara pedagang.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Honda Hendarto meminta agar pedagang dapat menyelesaikan konflik internal. Jika memang pengurus P4K tidak layak dan kurang transparan, pedagang dapat bermusyawarah untuk mengusulkan pergantian pengurus.

 Sementara itu, mengenai jual beli los merupakan masalah sangat serius dan tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu, pedagang diminta memberikan bukti secara valid terkait adanya jual beli tersebut.

”Kalau ada indikasi jual beli, silakan lapor tapi dengan data yang valid. Jangan hanya melempar isu. Kalau ada jual beli, dinas harus mengambil tindakan tegas, oknum yang bersangkutan dicabut hak penempatannya,” tandas Honda.

(rs/vit/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia