Kamis, 21 Sep 2017
radarsolo
Solo

Duh! Retribusi Manahan Disalahgunakan

Jumat, 14 Jul 2017 09:31 | editor : Bayu Wicaksono

Tulisan parkir progresif tertera pada karcis parkir kompleks Stadion Mahanan. Padahal di tempat tersebut tidak berlaku parkir progresif.

Tulisan parkir progresif tertera pada karcis parkir kompleks Stadion Mahanan. Padahal di tempat tersebut tidak berlaku parkir progresif. (NOVITA RAHMAWATI/RADAR SOLO)

SOLO – Lemahnya pengawasan penarikan retribusi masuk kompleks Stadion Manahan dan parkir kendaraan dimanfaatkan oknum mengeruk keuntungan pribadi. Parahnya lagi, pelaku mencatut logo pemkot pada karcis retribusi dan parkir.

Ini terkuak dalam rapat kerja bersama antara dinas pemuda dan olahraga (dispora), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD), Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Surakarta di kantor DPRD Surakarta kemarin (13/7).

Ketua Komisi III DPRD Surakarta Honda Hendarto menegaskan, pihaknya menemukan banyak pelanggaran nominal retribusi dan parkir. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9/2011 tentang Retribusi Daerah, nominal tiket masuk kompleks Stadion Manahan hanya Rp 500 per orang dan tarif parkir sepeda motor Rp 1.000.

”Namun kenyataannya, setiap pengunjung dipungut Rp 2.000 untuk parkir dan retribusi masuk. Padahal seharusnya cukup membayar Rp 1.500. Lucunya lagi, karcis yang digunakan untuk retribusi diminta kembali (oleh oknum petugas). Kalau karcis parkir yang diminta wajar karena untuk mencocokkan nomor polisi kendaraan. Kalau karcis retribusi, apa yang dicocokkan,” beber Honda.

Menurutnya, selama ini, pengelolaan parkir kompleks Stadion Manahan diberikan kepada pihak ketiga, yakni PT Katon Dhanar Utama dengan nilai kontrak Rp 577 juta dalam tempo sepuluh 10 bulan dari Maret hingga Desember 2017.

Namun praktiknya, pihak ketiga tidak hanya menarik parkir kendaraan, tapi juga retribusi masuk kompleks Stadion Manahan. Fakta lainnya, dinas hanya menitipkan penarikan retribusi pada petugas parkir yang dipekerjakan pihak ketiga.

”Hal semacam ini akan sangat berpotensi menyebabkan kebocoran PAD (pendapatan asli daerah). Dan kenyataannya benar, ketika orang membayar dengan pecahan uang Rp 2.000, tidak ada uang kembalian dari petugas parkir. Selain itu, memberikan kewenangan penarikan retribusi pada pihak ketiga tidak ada aturannya,” tegas Honda.

Karcis yang diberikan kepada pengunjung kompleks Stadion Manahan, lanjut Honda, bertuliskan Pemkot Surakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga UPTD Prasarana Olahraga Stadion Manahan. Dan pada bagian belakang karcis tertera tulisan parkir progresif.

”Padahal di sana tidak dikenai biaya parkir progresif. Siapa yang membuat aturan semacam ini? Regulasinya dari mana? Kalau memang karcis dari pemkot, pasti regulasi dicantumkan,” tandas Honda.

Kepala Dispora Surakarta Joni Hari Sumantri mengakui di kompleks Stadion Manahan terjadi penyimpangan pada pengelolaan retribusi dan parkir kendaraan. Yakni pada momen Lebaran. Alasannya, jumlah petugas parkir dari pihak ketiga terbatas.

”Kami sudah memberikan peringatan pada pihak pengelola. Evaluasi dan konsekuensi sudah kami sampaikan. Jika sekali lagi diulang, maka akan putus kontrak,” ujar Joni.

Kabag Hukum Setda Surakarta Pramono menambahkan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait regulasi dasar retribusi dan pajak daerah. Di antaranya Perda Nomor 5/2016 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah.

“Pengelolaan parkir harus ada kejelasan formula atau skemanya. Jika digarap pemkot, masuknya retribusi, tapi jika pihak ketiga, tentunya soal pajak. Kami mengusulkan revisi Perda Retribusi karena banyak hal yang belum ter-cover,” katanya. (wa)

(rs/vit/bay/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia