Minggu, 24 Sep 2017
radarsolo
Sragen

Penerapan Lima Hari Sekolah di Jateng Mulai Senin Depan

Kamis, 13 Jul 2017 13:01 | editor : Bayu Wicaksono

SRAGEN – Meski banyak mendapat penolakan, program lima hari sekolah dipastikan tetap berjalan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Jateng menyatakan ada beberapa SMA/SMK mulai menerapkan program tersebut pada tahun ajaran baru mulai Senin depan (17/7).

Kepala Dindikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan kepala SMA/SMK se-Jateng untuk menyosialisasikan program lima hari sekolah. Dalam sosialisasi tersebut, ada sejumlah sekolah yang menyatakan siap melaksanakan program tersebut, namun ada juga yang belum siap.

”Yang menyatakan siap terutama terkait transportasinya, hingga pengaturan jam belajarnya,” ujarnya saat dihubungi semalam. Dia mengaku tidak hafal jumlah sekolah yang siap melaksanakan program dari pusat tersebut.

Gatot menganggap jika dihitung dari jumlah jam belajar, sebenarnya lima hari sekolah tidak begitu memberatkan. Dia mencontohkan, jam belajar mengajar dimulai pukul 07.00 hingga 09.15. Setelah itu siswa istirahat hingga pukul 09.30. Kemudian dilanjutkan lagi hingga pukul 11.45. Lalu istirahat 45 menit untuk makan siang dan salat hingga pukul 12.30. ”Kegiatan belajar mengajar kemudian dilanjutkan lagi hingga jam pulang pukul 15.30,” jelasnya.

Untuk Jumat, jam istirahat siang hingga 1 jam untuk salat Jumat dan makan siang.

Dikatakannya, kegiatan ekstrakurikuler dapat dimasukkan di antara jam-jam tersebut. ”Sekolah bisa membuat variasi sendiri. Kami hanya menyosialisasikan panduan jamnya,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan program lima hari sekolah terus berjalan. Muhadjir masih menunggu peraturan presiden (perpres) untuk menguatkan kebijakan tersebut. ”(Aturannya) kan itu belum dicabut, jalan terus,” katanya.

Muhadjir mengatakan, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur persoalan tersebut akan dicabut. Permen itu nantinya akan digantikan dengan Perpres. Menurutnya sudah ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv meminta agar kebijakan tersebut batal dilaksanakan. Sebab, mayoritas masyarakat dan lembaga sekolah di Jateng keberatan dengan kebijakan itu. ”Kami minta dicabut. Ini atas aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan reses yang kami lakukan di berbagai daerah di Jateng,” kata Zen. (bun)

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia