Rabu, 20 Sep 2017
radarsolo
Features

Sekolah Jual Seragam, Laporkan Polisi

Senin, 10 Jul 2017 09:02 | editor : Bayu Wicaksono

Toko perlengkapan sekolah.

Toko perlengkapan sekolah. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Sepekan lagi, tahun pelajaran 2017/2018 dimulai. Tujuh hari ke depan, bisa dipastikan orang tua lebih sibuk menyiapkan perlengkapan sekolah. Seperti seragam buku tulis, buku pelajaran, dan lainnya. Nah, tak jarang, kondisi tersebut dimanfaatkan oknum pengurus sekolah mengeruk keuntungan pribadi.

Apesnya, tindakan yang melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah bisa berjalan mulus karena orang tua murid enggan repot alias terima beres, tidak paham regulasi, dan apatis.

“Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sekolah dilarang menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku dan lain-lain,” terang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Surakarta Etty Retnowati belum lama ini.

Larangan tersebut tercantum pada pasal 12. Yakni dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

“Seluruh kepala sekolah di Kota Solo, khususnya SD dan SMP, semua sudah paham. Dan mereka bisa menjalankan peraturan tersebut dengan baik,” tutur Etty.

Orang tua dipersilakan membeli seragam di toko perlengkapan sekolah. Pihak sekolah tidak diperkenankan menunjuk toko tertentu dalam pengadaan seragam.

Pembelian seragam sekolah, lanjut Etty, cukup merepotkan orang tua. Tapi, dia yakin setiap orang tua ingin anak-anaknya dapat masuk sekolah dengan seragam sesuai aturan.

“Yang masih kita rapatkan adalah pengadaan batik sekolah. Hasilnya belum ada. Tetapi sambil menunggu keputusan, kita tetap berpegang pada Permendikbud itu juga. Jadi batik tidak boleh dijual di sekolah,” terang dia.

Memang, setiap sekolah di Kota Bengawan memiliki batik dengan identitas khusus. Etty menyarankan pihak sekolah memberitahukan kepada wali murid membeli seragam batik di produsen. Khusus untuk batik, mau tidak mau pihak sekolah harus menghubungi toko tertentu sebagai pusat penjualan.

“Tidak apa-apa, asal tidak membisniskannya,” tandas dia. Jika diketahui ada pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah, Etty dengan tegas akan melaporkan kepada pihak berwajib.

Sebagai bentuk pengawasan, disdik telah memerintahkan seluruh pengawas sekolah memantau aktivitas di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Dia juga meminta pihak sekolah dengan tegas menolak segala dalih yang diberikan orang tua murid dalam hal pengadaan seragam.

“Biasanya kan orang tua wali rembukan, kemudian sepakat menyerahkan pengadaan seragam ke sekolah. Itu tidak boleh. Kelihatannya nggak apa-apa, tetapi itu tetap melanggar aturan,” papar Etty. Dia berpesan kepada seluruh orang tua murid agar sama-sama menjaga diri agar tidak melakukan tindakan melanggar aturan.

Dua tahun terakhir, kata Etty, pengadaan seragam sekolah di Kota Solo berjalan mulus tanpa pelanggaran. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga reputasi tersebut.

Aktivis pendidikan Kota Solo Kangsure Suroto menekankan, dengan terbitnya Permendikbud Nomor 75/2016 tersebut, seharusnya tidak ada celah terjadi pelanggaran. Sayangnya, dia menilai disdik lemah dalam memberikan sosialisasi dan informasi terarah kepada setiap sekolah.

"Dinas pendidikan yang harus mempertegas implementasi permendikbud itu. Saya sempat tanya pada dinas terkait, kapan mau disosialisasikan. Tapi karena waktu mepet dengan PPDB (penerimaan peserta didik baru,Red) katanya menunggu PPDB selesai baru sosialisasi. Padahal setelah PPDB selesai, waktu makin mepet dengan dimulainya tahun pelajaran baru," beber ketua Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) tersebut.

Padahal, imbuh Kangsure, lewat permendikbud itu, juga bisa ditekan atau bahkan dihilangkan potensi terjadinya pungutan liar (pungli) di sekolah. Berbeda dengan sumbangan sekolah yang masih diperbolehkan.

"Yang dilarang itu pungutan. Sumbangan itu kan semampunya saja dan tidak ditentukan besarannya. Faktanya, selama ini yang ada judulnya sumbangan, tapi besarannya ditentukan sekolah," jelas Kangsure. Dia juga mempertanyakan urgensi seragam identitas sekolah yang dinilai tidak terlalu penting. 

Apa upaya yang bisa dilakukan orang tua menghindari modus-modus pada tahun pelajaran baru? Kangsure menuturkan, tidak banyak yang dapat dilakukan. Sebab, orang tua sudah terlalu senang anaknya bisa diterima sekolah. Ini menjadikan mereka akan menghindari masalah, khususnya hal yang masih abu-abu, seperti masalah sumbangan dan lainnya.

Di sinilah, lanjut Kangsure, letak dan fungsi komite sekolah menjembatani antara orang tua murid dan sekolah. Sayangnya, kerap komite sekolah lebih berpihak pada sekolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan YSKK pada tahun pelajaran 2015/2016 di lima provinsi, komite sekolah mengalami penurunan fungsi. "Penelitian ini saya lakukan di Jateng, Jogjakarta, Kupang, Banten, Jateng, dan Lampung. Hampir 50 persen anggota komite sekolah tidak diisi orang tua murid yang anaknya masih aktif di sekolah bersangkutan," beber Kangsure.

Selain itu, dia juga mewanti-wanti kepada pihak terkait agar tidak bergerak ketika hanya ada kasus. Tapi, lebih kepada melakukan upaya antisipasi dengan pengawasan maksimal. (irw/ves/wa)

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia