Senin, 22 Jan 2018
radarsolo
Klaten

Gugatan Pasar Babadan Dicabut Penggugat

Jumat, 21 Apr 2017 17:00

Gugatan Pasar Babadan Dicabut Penggugat

Pasar Babadan yang tetap beropersional seperti biasanya meskipun lahan yang ditempati sedang diperkarakan. (ANGGA PURENDA/RADAR KLATEN)

KLATEN – Tensi kasus sengketa lahan Pasar Babadan di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, dengan luas 4200 meter persegi mulai menurun. Hal itu dikarenakan adanya pencabutan gugatan secara sepihak atas nama Suratno dan Slamet Siswodiharjo, kepada ratusan pedagang pasar dan kepala desa, kemarin (20/4). Meski begitu, permasalahan sengketa lahan tersebut belum selesai, dikarenakan pencabutan hanya untuk memperbaiki berkas-berkas gugatan.

”Memang benar ada pencabutan gugatan atas nama kedua-duannya (Suratno dan Slamet Siswodiharjo). Alasannya masih perlu perbaikan-perbaikan (berkas) saja,” ucap kuasa hukum penggugat, Suraji kepada Radar Klaten kemarin (20/4).

Menurutnya, sebagai penggugat sah-sah saja melakukan pencabutan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Klaten. Pasalnya, pencabutan gugatan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara.

Ia mengatakan, pencabutan tersebut hanya bersifat sementara. Ia menegaskan bahwa pihaknya mewakili penggugat akan tetap melakukan gugatan kepada para pedagang yang sudah menempati lahan milik kliennya tersebut.

Tetapi saat ditanya apakah akan mengajukan gugatan yang sama, pihaknya enggan memberikan penjelasan. ”Kan bisa mengajukan gugatan lagi karena kami hanya melakukan perbaikan saja. Bisa jadi kami besok maupun sebulan lagi bisa memasukan gugatan kembali. Itu kan bagian dari hak kami. Tunggu besok saja kalau kami masukan (materi gugutan yang diajukan),” jelas Suraji.

Meski begitu, Ia tidak menampik segala kemungkinan selama perbaikan berkas gugatan adanya itikad perdamaian antar kedua pihak. Pada dasarnya pihaknya juga mau diajak untuk mengakhir permasalahan tersebut dengan damai. Namun pihaknya ingin melihat terlebih dahulu bentuk perdamaian antar kedua pihak seperti apa.

”Kesepakatan nantinya tergantung beliaunya saja, ini kan masalah perdata. Lebih baik kami lakukan win-win solution. Kalau di pengadilan memang ada tahap perdamaian, tapi kalau mau damai bentuknya seperti apa tentu ihat perkembangan,” ucapnya.

Suraji menegaskan lahan seluas 4.200 meter persegi secara sah masih milik kliennya. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam upaya tukar guling yang sebenarnya menjadi solusi, ternyata terbentuk sejumlah permasalahan termasuk aturan yang berlaku. Dari kendala yang muncul tersebut tukar guling tidak dapat diselesaikan.

”Terkait tukar guling, belum selesai karena tidak bisa dilakukan. Karena berbenturan dengan aturan seperti UU Tahun 1961, UU Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 71 Tahun 2012,” ucapnya.

Sementara itu dicabutnya gugatan tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemdes Teloyo untuk mengakhir polimik tersebut. Kepala Desa Teloyo, Soedarto mengatakan jika pihaknya akan melakukan komunikasi kembali dengan pemilik lahan agar upaya tukar guling dapat dilanjutkan.

”Kami butuh persetujuan dari pemilik lahan agar pengurusan tukar guling dapat dilanjutkan, tanpa persetujuan ini tukar guling tidak dapat dilakukan,” paparnya.

Pemerintah desa akan kembali pada kesepakatan dalam rembug warga pada 15 Februari 1967 yang membahas pemanfaatan lahan untuk digunakan sebagai pasar desa dan dilakukan tukar guling dengan tanah kas desa. Dalam rembug desa tersebut, disepakati penggantian bidang tanah sesuai dengan luas lahan yang digunakan sebagai pasar. Yakni 1.700 meter persegi milik Suratno dan Slamet Siswodiharjo seluas 2.500 meter persegi.

”Kami akan mengupayakan yang terbaik. Jika memang sudah disepakati oleh pemilik lahan, kami targetkan tahun ini sertifikat tanah tukar guling bisa selesai,” ucapnya. (ren/nik)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia