Senin, 22 Jan 2018
radarsolo
Solo
Sekolah Inklusi Kurang Guru Khusus

Halo Pak Rudy, SMPN 12 Kekurangan Guru Pendidikan Khusus!

Kamis, 20 Apr 2017 09:36

Halo Pak Rudy, SMPN 12 Kekurangan Guru Pendidikan Khusus!

ILUSTRASI (Dok Jawapos)

SOLO – Semangat pemkot dalam menunjuk sekolah inklusi tak sebanding dengan penyediaan guru pendidikan khusus (GPK) sebagai pendamping siswa berkebutuhan khusus. Bahkan, diantara belasan siswa dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda, hanya tersedia dua GPK sebagai pendamping.

 

Kasus ini terjadi di SMPN 12 Surakarta. Kepala SMPN 12 Ari Kristiati mengatakan, sekolahnya menjadi salah satu rujukan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Saat ini ada 15 siswa inklusi. Sayangnya, jumlah GPK di SMPN 12 hanya terbatas.

 

”Di sini hanya ada dua GPK. Sebenarnya kami sudah mengajukan ke dinas (dinas pendidikan) untuk penambahan GPK. Tapi karena belum ada, ya kami harus menunggu,” ucap Ari kepada wartawan kemarin (19/4).

 

Siswa inklusi di SMPN 12 memiliki kebutuhan khusus berbeda-beda. Artinya, selama ini dua GPK di SMPN 12 belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa inklusi. Apalagi, diakui Ari, sekolah hanya memiliki dana terbatas. Sehingga, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak.

 

”Sebab, pemkot kan memerintahkan untuk menerima siswa inklusi. Bukannya kami ingin menolak siswa dengan kebutuhan khusus, tapi kan tidak bisa juga siswa-siswa berkebutuhan khusus ini hanya ditangani dengan guru yang terbatas,” ucapnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Surakarta Renny Widyawati menuturkan, harusnya dinas pendidikan membuat kebijakan yang tidak memberatkan sekolah. Di satu sisi, pelaksanaan sekolah inklusi ini memang sudah diatur dalam Perwali Nomor 25-A Tahun 2014. Namun, tidak berarti dinas pendidikan lantas terlalu memaksakan aturan tersebut jika sekolah tidak siap secara sumber daya manusia (SDM).

 

”Kan tidak bisa setiap sekolah inklusi yang ditunjuk bisa menerima semua jenis kekurangan. Jadi, memang harus ada klasifikasi di setiap sekolah agar penanganan lebih mudah,” tutur Reny.

 

Misalnya, satu sekolah inklusi dikhususkan bagi anak dengan kebutuhan khusus tunarungu. Maka, untuk siswa tunarungu bisa dipusatkan di sekolah tersebut dengan satu atau dua guru pendamping spesialis tunarungu.

 

”Kalau mau sekolahnya bisa menerima murid dengan kebutuhan khusus, harusnya dinas pendidikan mengalokasikan dana tambahan. Sebab, selama ini sekolah negeri dilarang meminta uang pungutan kepada wali murid secara sembarangan. Jadi, pemkot harusnya konsekuen,” tandas politisi dari Partai Demokrat itu. (vit/ria/bay)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia