Senin, 22 Jan 2018
radarsolo
Sukoharjo

Hari Ini Sidang Kasus Dugaan Korupsi PNPM Digelar

Rabu, 19 Apr 2017 10:56

Hari Ini Sidang Kasus Dugaan Korupsi PNPM Digelar

Sri Mujiastuti warga Desa Tempel, Kecamatan Gatak saat berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. (RYANTONO P.S./RADAR SUKOHARJO)

SUKOHARJO – Sidang dugaan kasus korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang melibatkan Sri Mujiastuti warga Desa Tempel, Kecamatan Gatak digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang, Rabu ini (19/4). Agenda sidang perdana kali ini adalah pembacaan dakwaan.

 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Zaenurofiq mengatakan, sidang akan dipimpin oleh Ari Widodo selaku hakim ketua. Sementara hakim anggota terdiri Sinintha Yuliansih dan Agus Priyadi. ”Tim jaksa ada dua orang,” papar dia kemarin.

 

Dua jaksa dalam kasus tersebut adalah Zaenurofiq dan Nursiyah Wahyuni. Berkaitan dengan pasal yang didakwakan yakni pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

 

Isi dari pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

 

Sedang pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar.

 

Tersangka Sri Mujiastuti diduga menyalahgunakan dana pengelolaan keuangan  PNPM pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sempulur Desa Tempel, Kecamatan Gatak.  Sri sebagai pengelola di UPK tersebut menerima angsuran dari peminjam. Namun, setoran tersebut tak disetorkan. Selain itu, dia juga mengajukan pinjaman ke pusat untuk 10 BKM.

 

Setelah bantuan turun, tak disalurkan ke 10 BKM tersebut namun digunakan untuk kebutuhan pribadinya. ”Sepuluh BKM itu ada (tidak fiktif, Red) tapi tak mengajukan pinjaman. Sri yang mengajukan pinjaman seolah–olah untuk 10 BKM ini tapi digunakan untuk dia sendiri,” paparnya.

Total pinjaman yang turun sekitar Rp 68 juta dari Dirjen Pekerjaan Umum (PU). Namun, menurut hitungan BPKP Jateng kerugian negara mencapai Rp 61.692.000. Sejak 2010 lalu berkas perkara tindak pidana korupsi ini baru dinyatakan lengkap pada 23 Maret 2017. (yan/edy)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia