Senin, 22 Jan 2018
radarsolo
Solo

Minim Ruang Terbuka Hijau, Pasar Klewer Gersang

Rabu, 19 Apr 2017 09:42

Minim Ruang Terbuka Hijau, Pasar Klewer Gersang

(ISWARA BAGUS NOVIANTO/RADAR SOLO)

SOLO - Jika sebelumnya masih bersifat kemungkinan, kemarin (18/4) akhirnya diperoleh kepastian tentang kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan Pasar Klewer. Saat ini Dinas Perdagangan (Disdag) masih sibuk mengurus pemindahan pedagang. Sayang, ada satu hal yang diabaikan, yakni ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di pusat sandang itu.

 

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, ia telah menyelesaikan urusan surat menyurat untuk menghadirkan presiden Jokowi ke Pasar Klewer. Bahkan, ia pun telah berkomunikasi secara informal dengan orang nomor satu di Indonesia itu di beberapa pertemuan.

 

Yes (datang). Setelah meresmikan, langsung balik Jakarta lagi. Beliau sudah bilang begitu, bagian protokoler juga mengonfirmasi,” kata Rudy kemarin.

 

Saat ini pemkot mulai mempercantik tampilan kawasan Pasar Klewer. Seperti pengaspalan Jalan dr Radjiman, sekaligus pembuatan trotoar di sekitarnya. Wali kota juga meminta disdag untuk segera menyelesaikan perpindahan pedagang dari Alun-Alun Utara ke Pasar Klewer. Meski belum bisa seluruhnya berpindah, setidaknya saat peresmian kondisi kios di Pasar Klewer sudah terisi.

 

“Kegiatan rangkaian peresmian juga sudah harus siap. Nanti presiden menyerahkan kunci secara simbolis, menyerahkan NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan SHP (surat hak penempatan),” jelas Rudy.

 

Kepala Disdag Subagiyo menuturkan, penataan oleh pedagang di lantai semi basement dan lantai satu ia serahkan kepada pedagang. Ia memilih fokus untuk penataan lantai dua yang ditempati pedagang renteng dan oprokan.

 

Penataan lantai dua memang tergolong sedikit rumit karena kondisi kios cukup terbuka dan hanya dibatasi besi yang dirangkai. Selain itu, jumlah pedagang yang relatif besar membuat pemkot harus memberikan sosialisasi yang cukup agar mudah dipahami.

 

“Lantai dua juga ada pusat kuliner. Jadi nanti sudah tidak ada PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan di luar pasar,” katanya.

 

Sementara itu, kalangan dewan menyayangkan minimnya RTH di Pasar Klewer baru. Apalagi pusat sandang terbesar di Indonesia itu juga merupakan area publik.

 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Surakarta Sugeng Riyanto menuturkan, harusnya ada RTH pada setiap bangunan. Untuk bangunan yang tergolong RTH publik, minimal ada 20 persen.

 

”Harusnya itu (RTH) bisa dilengkapi. Meski saat ini sudah terlanjur tidak ada, namun juga bisa menyusulkan pembuatannya,” ucap Sugeng.

 

Bahkan, untuk melengkapi RTH ini, menurut dia, tidak perlu mengalokasikan anggaran baru. Sebab masih ada waktu selama satu tahun dalam masa pemeliharaan oleh pelaksana proyek. (irw/vit/ria)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia