Selasa, 23 Jan 2018
radarsolo
Solo

Soal Fly Over Manahan, Dewan Dicuekin

Kamis, 16 Feb 2017 09:56

Soal Fly Over Manahan, Dewan Dicuekin

Sebentar lagi proses pembangunan fly over Manahan dimulai. Informasi kepada warga maupun dewan masih minim. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Kalangan DPRD Surakarta kecewa dengan sikap pemkot, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) yang sama sekali tak mengalirkan informasi mengenai proyek fly over Manahan. Koordinasi dengan legislatif dirasa perlu agar para wakil rakyat bisa membantu untuk sosialisasi kepada warga.

 

Anggota Komisi II DPRD Surakarta Ginda Ferachtriawan menilai, selama ini DPU PR terkesan mengesampingkan fungsi legislatif terkait proyek fly over. Padahal, DPU PR telah kedatangan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) beserta Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) untuk sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

 

”Bukannya apa-apa. Tapi kan banyak masyarakat yang menanyakan ke kami tentang pelaksanaan proyek fly over Manahan. Bagaimana pelaksanaan, rekayasa lalu lintas, hingga bangunan mana yang akan terkena dampaknya,” papar Ginda kepada wartawan kemarin (15/2).

 

Selain warga, sejumlah pemilik usaha di kawasan Manahan juga mulai waswas dengan adanya pembangunan fly over. Apalagi, sosialisasi dari pemerintah terkait dampak proyek bagi usaha di sekitar kawasan pembangunan masih sangat minim. ”Sudah ada yang bilang ke saya kalau mau pindah dari sana (kawasan proyek fly over, Red). Harusnya segera sosialisasi, minimal ke kami (komisi II) supaya juga ada bantuan sosialisasi ke pihak-pihak yang terdampak,” jelas Ginda.

 

Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Surakarta Supriyanto kecewa dengan sikap DPU PR yang justru mengaburkan setiap informasi mengenai fly over Manahan. Koordinasi yang pernah digelar dengan komisi II pun hanya sebatas rapat koordinas pada awal tahun lalu. ”Pada rapat itu juga tidak ada informasi yang gamblang mengenai pembangunan fly over,” ujar Supri.

 

Sesegera mungkin komisi II ingin memanggil DPU PR untuk menerima penjabaran langsung. ”Kami memang tugasnya mengawasi. Tapi kalau yang diawasi justru menutup-nutupi, malah membuat kami bingung,” ucap politisi dari Partai Demokrat itu.

 

Sementara itu, Lurah Manahan Irianto mengakui, pihaknya belum mendapat informasi lanjutan soal proyek fly over. Dia baru sekali dikunjungi perwakilan konsultan yang kala itu menginformasikan ada 10 bangunan bakal terdampak pembangunan. Tepatnya, bangunan di RW 006 dan 007. (vit/ria)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia