Selasa, 23 Jan 2018
radarsolo
Klaten

Internal PDIP Klaten Memanas, Bondan Terus Melawan

Dampak Perombakan Alkap dan Pimpinan FPDIP

Kamis, 16 Feb 2017 08:57

Internal PDIP Klaten Memanas, Bondan Terus Melawan

Suasana rapat paripurna DPRD Klaten saat pembacaan surat masuk DPC PDI Perjuangan tentang perombakan alat kelengkapan. ()

KLATEN – Polemik di Internal PDI Perjuangan terus berlanjut pasca perombakan alat kelengkapan (Alkap) DPRD dan fraksi. Anggota Komisi I DPRD Klaten dari PDI Perjuangan Bondan Zakaria menempuh jalur hukum atas keputusan DPC PDI Perjuangan yang dianggap melanggar konstitusi.

Saat dikonfirmasi, kemarin (15/2) Bonda mengatakan, dirinya sebagai kader partai tidak mempersoalkan  penempatan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan atas dirinya. Namun yang menjadi permasalahan mekanisme yang ada di partai tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“ Saya menilai yang dilakukan DPC PDI Perjuangan melanggar hukum. Karena dalam rapat internal DPC tidak ada pembahasan tentang perombakan Alkap maupun pimpinan fraksi. Informasi yang saya sampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Mantan ketua komisi I DPRD Klaten  ini sedang mengumpulkan data, informasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan partai. Dia tidak ingin nama besar partai PDI Perjuangan rusak karena ulah beberapa orang yang saat ini menjadi pengurus. Protes yang dilakukan saat paripurna sebagai bentuk kecintaan terhadap partai yang telah membesarkannya.

“Saat ini saya sedang koordinasi dengan kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum. Apakah nanti akan menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau jalur lain, masih saya kaji dengan kuasa hukum. Jangan sampai apa yang menimpa saya juga dialami anggota lain,” imbuhnya.

Bondan mengungkapkan, saat ini Klaten sedang menjadi sorotan masyarakat luas terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT)  yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dia  meminta kasus tersebut menjadi pelajaran bagi legislatif maupun partai agar  kasus hukum lain tidak terjadi.

“Pada rapat paripurna saya mengingatkan kepada pimpinan DPRD untuk menunda keputusan sampai semua jelas. Namun ternyata  keputusan tetap dijalankan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC  PDI Perjuangan Klaten Sunarna mengungkapkan,  proses pergantian pimpinan fraksi maupun Alkap DPRD yang menempatkan kader  PDI Perjuangan di dalamnya menjadi hal yang lumrah. Dalam melakukan pergantian DPC sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme.

“Kalau ada yang keberatan dalam proses pergantian silahkan saja. Kami sudah menjalankan proses ini sesuai dengan peraturan yang ada di internal PDI Perjuangan. Jadi menurut saya tidak ada permasalahan dalam hal ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPRD yang membahas perombakan Alkap sempat diwarnai interupsi dari Bondan Zakaria dan Hengky Asnari Salim. Namun pimpinan DPRD tetap meneruskan pergantian Alkap yang diusulkan DPC PDI Perjuangan. (ren/oh)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia