Selasa, 23 Jan 2018
radarsolo
Sukoharjo

Tim Gabungan Segel Paksa Toko Modern yang Nekat Beroperasi

Rabu, 15 Feb 2017 09:00

Tim Gabungan Segel Paksa Toko Modern yang Nekat Beroperasi

Dua toko modern yang nekat beroperasi ketika masih ada proses hukum yang berjalan, akhirnya disegel paksa oleh tim gabungan, kemarin. (RYANTONO P.S./RADAR SUKOHARJO)

SUKOHARJO – Dua toko modern di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Samanhudi yang nekat beroperasi, akhirnya disegel paksa oleh tim gabungan (Timgab), kemarin (14/2). Hal itu dilakukan setelah peringatan lisan yang diberikan pada Jumat (10/2) lalu, tak digubris. Penyegelan toko modern tersebut juga dipasangi perdaline.

 

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, pihaknya melakukan tindakan tegas lantaran peringatan lisan tak digubris. Mereka memantau toko modern tersebut tetap buka meski sudah diperingatkan. ”Setelah diberi peringatan lisan toko tetap beroperasi,” terang Heru, kemarin.

 

Dengan dipasangnya perdaline ini karyawan tak bisa bebas beraktivitas. Mereka harus izin Satpol PP terlebih dulu. Pihaknya menegaskan pemkab tetap menilai toko modern tersebut tak boleh beroperasi terlebih dulu karena masih ada proses hukum yang berjalan.

 

Sampai saat ini belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap. Heru berpendapat putusan PTUN Semarang yang memenangkan gugatan tak bisa jadi acuan untuk membuka toko, karena masih ada proses banding.

 

Dia menuturkan,  pemkab akan menjalankan keputusan pengadilan yang sudah bersifat tetap. Jika memerintahkan pemkab harus mengeluarkan izin, maka pemkab akan mematuhinya. Namun, jika diputuskan toko modern harus tutup, mau tak mau toko tersebut juga harus tutup hingga ada kebijakan baru tentang moratorium perizinan toko modern.

 

Timgab yang terlibat dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah instansi terkait. Selain Satpol PP, juga dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian serta aparat TNI dan Polri.

 

Penasihat Hukum (PH) toko modern tersebut, Arif Sahudi menuturkan, pihaknya merasa keberatan dengan penyegelan tersebut. Mengingat aspek hukumnya sudah jelas. Pihaknya mengatakan, ingin mencari solusi terbaik. Menurutnya, dengan penyegelan tersebut, yang dirugikan tak hanya investor karena banyak pihak yang terkait. Seperti karyawan serta masyarakat di lingkungan sekitar. ”Saya sudah mendapat informasi dari klien, tapi mau bagaimana lagi karena selama ini sudah berupaya untuk bertemu dengan pemkab dan tak ada respon,” jelasnya. 

Terkait penutupan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan klien. Keputusan koordinasi tersebut secepatnya akan diberitahukan. Yang jelas, pihaknya akan menyikapi penutupan dua toko tersebut. (yan/edy)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia