Rabu, 25 Apr 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

BPOM Bentuk Satgas Berantas Obat Ilegal

Senin, 16 Apr 2018 20:42 | editor : Ida Nor Layla

DIMUSNAHKAN : Kepala BBPOM Kota Semarang, Endang Pudjiwati, saat memusnahkan obat dan jamu ilegal di mobil incenerator.

DIMUSNAHKAN : Kepala BBPOM Kota Semarang, Endang Pudjiwati, saat memusnahkan obat dan jamu ilegal di mobil incenerator. (ADITYO DWI RIANTOTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Sebanyak 99.800 butir pil PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) disita Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang yang dilimpahkan oleh petugas Bandara Internasional Ahmad Yani. Sitaan pil PCC tersebut merupakan hasil pihak BPOM selama 2017 hingga 2018. Pil PCC itu semula akan dikirim ke Sampit, Kalimantan Tengah.

“Pelaku berinisial H asal Semarang. Dia lewat Bandara Ahmad Yani untuk mengirim pil PCC itu ke Sampit, Kalimantan Tengah. Kini, ribuan pil PCC itu kami musnahkan,” ungkap Kepala BPOM Kota Semarang, Endang Pudjiwati, di sela giat pemusnahan di kantornya, Jumat (13/4/2018).

Pemusnahan barang sitaan itu menggunakan mesin baru, yakni mobil Incenerator. Selain memusnahkan pil PCC, terdapat empat kasus lainnya yang diungkap oleh BPOM pada 2018 ini. Empat kasus tersebut di antaranya tiga kasus obat jamu tradisional yang berasal dari Cilacap dan Banyumas. Serta satu pangan ilegal berupa susu bubuk kambing dari Pati. “Dari Cilacap pelaku berinisial I, sementara dari Banyumas berinisial S dan PH. Untuk pelaku kasus pangan asal Pati inisialnya SI,” ujarnya.

Endang membeberkan, total barang bukti dari lima kasus ini senilai Rp 1,7 miliar lebih yang terdiri atas obat tradisional ilegal 21 item, obat tradisional sebanyak 58 kemasan, serta pangan dan obat ilegal masing-masing satu item.

Menyikapi banyaknya peredaran produk ilegal di pasaran, BPOM Kota Semarang juga berencana akan membentuk satgas khusus yang akan tersebar di wilayah Jateng untuk melakukan pantauan. Satgas Pemberantasan Produk Ilegal ini, lanjut Endang, sudah terbentuk di 10 kota/kabupaten di Jateng pada kurun waktu 2018.

“Keanggotaan satgas tersebut nantinya terdiri atas beberapa orang pilihan dari instansi terkait, seperti dari kepolisian atau Dinas Kesehatan. Rencana ini masih kita matangkan untuk eksekusinya,” jelasnya.

Satgas ini, ditujukan untuk mencegah peredaran pproduk-produk ilegal seperti jamu berbahan kimia yang kerap tersebar di daerah terpencil. Nantinya, Satgas Pemberantasan Produk Ilegal itu juga hadir di 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng.

“Satgas di daerah juga diharapkan bisa mandiri untuk menyakapi, mencegah, dan memberikan pengarahan kepada pelaku industri kecil. Misalnya, belum memiliki izin edar, industri kecil bisa mengurusnya ke provinsi. Sedangkan unit usaha mikro, bisa langsung ke kabupaten/kota,” terangnnya.

Pihaknya menjamin pengurusan nomor registrasi dan uji lab akan difasilitasi dengan mudah. Di sisi lain, proses uji lab sebuah produk baru tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Menurutnya, masih banyak produk yang bagus dan bermanfaat di pasaran namun belum terdaftar. Misalnya, produk dari hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sejenisnya.

“Banyak juga produk-produk bagus yang belum terdaftar. Maka dari itu, biasanya kami beri waktu kepada para produsen atau pelaku usaha untuk mengurus izin edar dan nomor registrasi ke BPOM setempat,” katanya.

(sm/tsa/dit/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia