Sabtu, 24 Feb 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Terbukti Pungli, Pejabat Dicopot

Suka Main Proyek dan Pungut Uang Warga

Selasa, 13 Feb 2018 12:04 | editor : Baskoro Septiadi

Diolah dari Berita

Diolah dari Berita

RADARSEMARANG.ID - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan tidak main-main apabila mendapati Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Semarang yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Bahkan, Hendi --sapaan akrab Hendrar Prihadi—sudah membuktikannya dengan mencopot dan menurunkan pangkat seorang  pejabat Eselon IIIA. Pasalnya, oknum pejabat tersebut kerap 'bermain' proyek dan memungut uang dari masyarakat. 

Penanganan oknum pejabat tersebut sudah diserahkan kepada pihak Inspektorat untuk menelusuri kebenaran adanya aduan pungli dari masyarakat. Setelah terbukti, pejabat itu langsung dijatuhi sanksi tegas, yakni dicopot dari jabatannya dan diturunkan pangkatnya. 

"Saya menerima aduan dari masyarakat. Tidak perlu saya sampaikan siapa (nama) orangnya. Sudah banyak yang tahu kok," kata Hendi usai penyerahan laporan hasil kinerja Tim Saber Pungli Kota Semarang di ruang rapat Komisi A Lantai 8 Gedung Moch Ihsan, Kompleks Balai Kota Semarang, Senin (12/2/2018).

Ditanya apakah pejabat tersebut adalah seorang camat? Hendi enggan membeberkan siapa pejabat tersebut. "Identitas pejabat itu tidak perlu diperjelas. Kami mengapresiasi kinerja tim Saber Pungli Kota Semarang. Baru satu tahun terbentuk, kinerjanya di luar dugaan," katanya. 

Sedikitnya ada sebanyak 34 aduan pungli, 17 di antaranya telah tertangani. Tahun pertama, tim Saber Pungli bersifat sosialisasi. Tetapi justru telah melakukan penanganan dan operasi tangkap tangan (OTT). 

"Targetnya seharusnya 2018 ini penindakan, tetapi justru di 2017 telah jauh dari itu. Sehingga ini awal yang positif. Harapannya, masyarakat semakin sadar terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," ujarnya. 

Hendi juga meminta kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi praktik pungli. Mengenai masukan soal sanksi agar lebih berat supaya menimbulkan efek jera, Hendi mengaku masih akan dikaji."Silakan kalau menemui pungli, laporkan di kanal Lapor Hendi maupun tim Saber Pungli. Kami membuka kran selebar-lebarnya bagi masyarakat," katanya. 

Sepanjang masyarakat merasa tidak nyaman terhadap pelayanan di Kota Semarang, segera saja Lapor Hendi. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti dengan cepat. Sejumlah praktik pungli yang telah terungkap, di antaranya pungutan tarif parkir. "Seharusnya Rp 2.000, tapi ditarik Rp 5.000.  Contoh lain, mengenai pemasangan jaringan PDAM, harusnya Rp 1,5 juta dimintai Rp 2,5 juta," bebernya. 

Tidak hanya itu, lanjut Hendi, pelayanan E-KTP yang seharusnya gratis, tapi dipungut uang Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. “Praktik-praktik tidak benar seperti itu harus diberantas. Segera laporkan kepada kami," tegasnya. 

Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Kota Semarang, AKBP Enriko Sugiharto Silalahi mengatakan, selama 2017 pihaknya menerima 34 aduan pungli. "17 aduan sudah ditindaklanjuti. Sedangkan 17 aduan lainnya masih proses penyelidikan. Dari yang sudah ditindaklanjuti, 7 aduan terbukti pungli dan 10 aduan tidak terbukti," katanya.

Dikatakan Enriko, mayoritas aduan mengenai tarif parkir tidak sesuai ketentuan. Saat ini, pihaknya sedang mendalami tiga jenis parkir, yakni parkir umum, khusus dan swasta. Kasus yang bisa ditangani oleh Saber Pungli adalah parkir umum. "Bisa parkir yang tidak berizin, tarif parkir tidak sesuai ketentuan, atau lainnya. Kami menangani itu," ujarnya. 

Pihaknya akan meningkatkan operasi di 2018 ini. Terutama dengan menggunakan pola operasi tangkap tangan (OTT) pelaku pungli. Berdasarkan pemetaan sementara, sedikitnya ada delapan tempat yang rawan pungli. Di antaranya, pendidikan, imigrasi, perizinan, dan pelayanan publik. 

Mengenai pelaku pungli, mayoritas didominasi Non ASN. Sebagian lainnya dari unsur ASN atau PNS. Saat ini, sanksi untuk keduanya berbeda. Non ASN dikenai tipiring. Sedangkan ASN diserahkan ke Inspektorat. "Saat ini sudah ada yang dikenai sanksi," katanya.

Sebelumnya Jawa Pos Radar Semarang pernah memberitakan sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh orang penting di kecamatan setempat. Dugaan pungli tersebut dilakukan di salah satu kegiatan FKK. Terdapat 10 kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, masing-masing dimintai uang Rp 1 juta tanpa alasan jelas.

Tidak hanya itu, istri dari oknum pejabat penting di Kecamatan Ngaliyan tersebut juga meminta dijadikan narasumber dalam kegiatan pelatihan kader FKK, dan diminta memberikan uang transport masing-masing kelurahan Rp 500 ribu. “Kami sebetulnya sangat keberatan. Tapi kami tidak berani menolak dan akhirnya memberikannya,” kata EW, salah satu kader FKK di Kecamatan Ngaliyan, kemarin.

Namun adanya dugaan pungli itu dibantah Camat Ngaliyan, Bambang Purnomo Aji Hendroyono. Ia menegaskan, tidak ada pungli di Kecamatan Ngaliyan. “Tidak ada itu,” tegasnya.

Tetapi pihak kecamatan memang pernah mengumpulkan FKK dalam rangka koordinasi program kerja. “Sebenarnya penggunaannya untuk monev (monitoring dan evaluasi) akhir tahun. Di akhir tahun, kami ingin ada kegiatan unggulan gitu, ada persiapan di 10 lokasi dan menentukan di mana titik yang akan diambil sampel. Setelah itu, monggo itu ditangani sendiri, saya istilahnya hanya mendorong. Mungkin karena kesibukan mereka, akhirnya tertunda. Rencana minggu ini akan kami bicarakan untuk penggunaannya. Mungkin itu ada informasi yang belum lengkap saja. Ada yang belum tahu,” katanya.

Uang tersebut salah satunya untuk mendukung program kerja jambanisasi dengan menggandeng BAZ Kota Semarang. “Pertama kali saat saya datang dan diadakan pertemuan, saya melihat ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah selama ini mereka kalau mau berkegiatan kok utang dulu. Ada yang utang ke Pak RT, Pak RW, kader pengurus. Lha kok utang? Kan anggarannya sudah ada. Itu baru tahu setelah saya kumpulkan. Saya ingin mengubah pola itu, jangan utang. Wong anggaran sudah ada,” ujarnya.  

(sm/amu/cr4/bas/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia